Menperin Minta Industri Kendaraan Listrik Bisa Melibatkan IKM

Industri kendaraan listrik di Indonesia memiliki keharusan untuk memperhatikan pengembangan industri komponen yang sebagian besar merupakan IKM

Editor: Vito
cardekho.com
ilustrasi - Mobil Listrik Tata Tigor EV. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merilis dua peraturan terkait dengan peta jalan dan rencana pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Pertama yakni Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle),

Kedua, Peraturan Menteri Perindustrian No. 28/2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.

"Melalui kedua peraturan tersebut, Kemenperin memberikan petunjuk bagi para stakeholder industri otomotif tentang strategi, kebijakan, dan program dalam rangka mencapai target Indonesia sebagai basis produksi dan hub ekspor kendaraan listrik," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, saat pembukaan pameran Hyundai The Future Electric Vehicle Ecosystem for Indonesia, di JIExpo, Kemayoran, Selasa (26/10).

Kemenperin menyusun skema importasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagai bagian tahap pengembangan industrialisasi KBLBB di Indonesia.

Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan KBLBB, pengembangan industri diawali melalui skema Completely Knock Down (CKD) sampai dengan 2024, dilanjutkan dengan Incompletely Knock Down (IKD), dan importasi secara part by part.

"Skema ini ditujukan agar diperoleh nilai tambah berupa peningkatan nilai TKDN melalui pendalaman manufaktur secara bertahap hingga 2030," jelas Menperin.

Pendalaman manufaktur itu direncanakan untuk bisa melibatkan sebanyak-banyaknya pelaku industri komponen lokal pada proses bisnis pembuatan ekosistem industri kendaraan listrik.

Agus menyebut, industri kendaraan listrik di Indonesia memiliki keharusan untuk memperhatikan pengembangan industri komponen.

Sebab, sebanyak 1.550 perusahaan industri komponen yang terbagi dalam tiga tier selama ini menjadi pemasok utama komponen kendaraan Internal Combustion Engine (ICE). Sebagian besar di antaranya (anggota tier-2 dan tier-3) merupakan industri kecil dan menengah (IKM).

"Proses transisi industrialisasi dari kendaraan konvensional dan kendaraan listrik harus dapat semaksimal mungkin melibatkan sektor IKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional," jelas Agus.

Dalam peta jalan tersebut juga terdapat panduan penguasaan komponen utama kendaraan bermotor, yaitu baterai, motor listrik, dan konverter.

"Dalam kerangka itu, kami juga memacu pengembangan industri baterai, dari mulai proses perakitannya sampai dengan daur ulang baterai, sehingga Indonesia bisa punya industri baterai terintegrasi, dan siap untuk mendukung ekosistem industri mobil berbasis listrik," terang Menperin.

Dalam peta jalan tersebut, Kemenperin menargetkan produksi mobil listrik dan bus listrik pada 2030 mencapai 600.000 unit.

Angka tersebut diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 7,5 juta barrel, dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 2,7 juta ton.

Hal itu selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada COP21 di Paris pada Desember 2015. (Tribun Network)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved