Breaking News:

Berita Karanganyar

Penyesuaian UMK 2022 di Karanganyar, Disdagnakerkop Tunggu Data dari BPS untuk Dihitung Ulang

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Karanganyar masih menunggu data dari BPS.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Pekerja di perusahaan garmen wilayah Kebakkramat Kabupaten Karanganyar mengikuti vaksinasi, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Karanganyar masih menunggu data dari BPS untuk menghitung penyesuaian upah minimun kabupaten (UMK) 2022 di Karanganyar. 

Kasi Hubungan Industri (HI) dan Persyaratan Kerja Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Suparno menyampaikan, sekarang dalam penyesuaian UMK mengacu pada PP 36 Tahun 2021.

Berbeda dengan penyesuaian UMK tahun sebelumnya menggunakan PP 78 Tahun 2015 yang mengikutsertakan KLH (Kebutuhan Hidup Layak). 

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tegal Saat Ini Hampir 37 Persen, Hendadi: Kami Kejar Target

Baca juga: Bhayangkara FC Bikin Keok Borneo FC, Begini Komentar Para Pelatih Usai Laga Pertandingan BRI Liga 1

Baca juga: 17 Quotes Sumpah Pemuda Soekarno, Tan Malaka hingga Soe Hok Gie

Dalam penyesuaian UMK 2022, dewan pengupahan Kabupaten Karanganyar akan mendapatkan data pendukung dari BPS untuk menghitung UMK. 

"Data bersumber dari BPS pusat, data yang dikumpulkan dari data BPS kabupaten/kota dan provinsi. Paling cepat 15 November 2021, data itu diberikan ke dinas. Tugas kita di dewan pengupahan kabupaten hanya menghitung sesuai data yang diperlukan," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu (27/10/2021). 

Dalam perhitungan penyesuaian UMK sudah ada rumusannya sesuai dengan PP 36 Tahun 2021. Berbeda dengan perhitungan penyesuaian UMK menggunakan PP 78 Tahun 2015 yang menggunakan upah berjalan ditambah laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang itu upah tahun berjalan ditambah pilihan yang paling tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dipilih salah satu yang paling tinggi, laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi," jelasnya. 

Sementara itu, Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Karanganyar, Eko Supriyanto berharap ada kenaikan upah pada tahun depan. Meski penyesuaian UMK 2022 menggunakan PP 36 Tahun 2021, dia tetap mengajukan ada kenaikan upah melihat kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Teman-teman kemana-mana kan wajib bermasker, pakai hand sanitizer. Harus ada nilai tambah. Selain itu anak-anak kita sekolah daring, otomatis biaya tambah," ungkapnya. 

Pihak serikat pekerja Kabupaten Karanganyar telah berkirim surat ke Bupati Karanganyar dan Disdagnakerkop UKM Karanganyar supaya ada penambahan terhadap UMK 2022.

Baca juga: Bamboo Dancing Mempermudah Siswa Belajar IPS

Baca juga: Cuplikan Gol Ezechiel Ndouasel Saat Bhayangkara FC Menang 2-1 atas Borneo FC Liga 1 2021

Baca juga: HOTS High Order Thinking Skill Tingkatkan Daya Nalar Siswa

Dia berharap, pemerintah dalam hal ini bupati dan gubernur yang memiliki kewenangan terkait penyesuaian UKM 2022 dapat berpihak kepada serikat pekerja. 

"Sistem pengupahan itu (mengacu PP 36 Tahun 2021) tidak berpihak sama sekali dengan pekerja. Kalau PP 78 Tahun 2015 (tahun sebelumnya) mengacu laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau ini hanya salah satu (yang paling tinggi)," jelas Eko. (*) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved