Breaking News:

Berita Pekalongan

Surat Edaran Wali Kota Pekalongan: Ingin Akses Layanan Publik, Masyarakat Wajib Vaksinasi

kewajiban vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan publik di Kota Pekalongan. Hal ini untuk menanggulangi Covid-19.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: galih permadi
Dok. Kominfo Kota Pekalongan
Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan sosialisasi kesiapan sekolah dalam menghadapi PTM yang diselenggarakan oleh RSUD Bendan Pekalongan melalui zoom meeting, di ruang Wali Kota Pekalongan, Senin (25/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Pekalongan Nomor 443/0027 menegaskan, kewajiban vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan publik di Kota Pekalongan. Hal ini untuk menanggulangi Covid-19.

Dalam SE yang dikeluarkan akhir Oktober 2021, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menjelaskan, bahwa kebutuhan akan percepatan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, maka seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik harus menerapkan beberapa ketentuan.

"Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik wajib menunjukkan kartu vaksin covid-19 atau bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Selasa (2/11/2021).

Dipaparkan Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan, masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 oleh Kemenkes, tetapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 13 A (ayat 4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

"Selain itu juga penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau denda," jelasnya.

Pihaknya menekankan agar penyelenggara pelayanan publik agar melaksanakan ketentuan dalam surat edaran tersebut.

"Namun ketentuan ini dikecualikan, bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta vaksinasi Covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter puskesmas atau rumah sakit umum daerah atau Dinas Kesehatan Kota Pekalongan," imbuhnya. (Dro)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved