Breaking News:

Berita Kudus

Ketua DPRD Kudus Masan: Sanksi Rokok Ilegal Harus Ditegakkan

Ketua DPRD Kudus, Masan, berharap sanksi hukuman kepada pengedar atau produsen rokok ilegal ditegakkan bagi para pelanggarnya. Meski demikian, di Kudu

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/ Rifqi Gozali
Ketua DPRD Kudus Masan 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Ketua DPRD Kudus, Masan, berharap sanksi hukuman kepada pengedar atau produsen rokok ilegal ditegakkan bagi para pelanggarnya. Meski demikian, di Kudus terbilang minim kasus rokok ilegal dibanding dengan daerah lain.

Kemudian, lanjut Masan, pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi akan ancaman sanksi bagi para pelaku rokok ilegal.

Untuk hal ini, katanya, memang sudah sering disampaikan. Namun dia berharap agar terus berlangsung secara berkala sosialisasi tersebut.

“Sanksi sudah sering disampaikan. Termasuk penanganan di kejaksaan jelas sanskinya ada hukuman denda dan fisik,” ujar Masan.

Adapun, lanjut dia, sanski sedianya telah diatur di dalam undang-undang yang mengatur tentang cukai.

Kemudian, upaya meminimalisir peredaran rokok ilegal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yakni dnegan memfasilitasi para pelaku usaha rokok kecil agar terjamin legalitasnya.

“Pemkab sudah memfasilitasi dibuatkan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) agar tidak terjadi rokok ilegal,” kata dia.

Keberadaan KIHT sendiri di Kudus yang terdapat 11 unit bangunan pabrik. Semuanya kini telah penuh.

Sementara Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri tengah berencana melakukan perluasan area kawasan industri tersebut sebanyak 17 unit lagi.

Upaya perluasan tersebut kini tengah dikaji. Kajian tersebut misalnya perihal tukar guling lahan milik Desa Megawon yang berada di sekitar area kawasan industri sebagai objek perluasan area.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah setempat juga diminta untuk senantiasa melakukan pendampingan terhadap pelaku industri rokok skala kecil. Agar dalam perizinan berikut legalitas produk terjamin.

Pendampingan yang berlangsung secara  berkala itu juga dinilai menekan peredaran rokok ilegal tanpa harus memberlakukan sanksi yang ada.(*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved