Berita Solo

Pekan Ini, Polresta Solo akan Tetapkan Tersangka Kasus Kematian Mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra 

Teka-teki kematian mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra nampaknya akan segera terungkap. 

Penulis: Muhammad Sholekan | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Muhammad Sholekan
Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (4/11/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Teka-teki kematian mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Gilang Endi Saputra nampaknya akan segera terungkap. 

Bahkan, Polresta Solo akan segera menetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan hingga meninggal dunia yang dialami mahasiswa Program Studi Kesehatan dan Keselamat Kerja (K3), Sekolah Vokasi tersebut saat ikuti Diklatsar Menwa. 

Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada pekan ini. 

"Insya Allah pekan ini kami akan melakukan gelar perkara penentuan tersangka," ucapnya saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (4/11/2021). 

Sebelumnya, Polresta Solo sudah berkirim surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta. 

Lalu, LPSK sudah berkoordinasi dengan Polresta Solo terkait kasus meninggalnya peserta Diksar Menwa Gilang Endi Saputra. 

Koordinasi ini ditujukan mengumpulkan semua informasi guna keperluan pemberian perlindungan bagi para saksi dan juga keluarga korban. 

"Pertama respon permintaan penyidik Polresta Solo yang minta dukungan terkait perlindungan saksi dan korban kepada LPSK. Koordinasi ini untuk mencari informasi dan melakukan assesment," ucap tenaga ahli LPSK Tama S. Langkung beberapa waktu lalu. 

Hal ini, lanjut Tama, untuk mengetahui perkara yang sedang ditangani Polresta Solo seperti apa. 

Pasalnya, salah satu syarat pemberian perlindungan kepada saksi dan korban adalah adanya tindak pidana. 

"LPSK bisa berikan perlindungan ketika ada perkara pidana yang sedang berjalan, kita lihat peradilan pidananya seperti apa," ungkapnya. 

"Kita identifikasi itu, lihat soal perkara pidananya, apakah betul ada perkara pidananya, itu yang sekarang lakukan pendalaman," tambahnya. 

Kemudian, lanjut Tama, adalah melakukan identifikasi apakah ada saksi ataupun korban yang membutuhkan perlindungan dari LPSK. 

Pasalnya, perlindungan tersebut diberikan jika ada permohonan dari saksi atau pun korban. 

"Kedua kita identifikasi kira-kira saksi atau korban siapa yang butuh perlindungan. LPSK sifatnya menerima permohonan, ada kesukarelaan pemohon," ungkap Tama. 

Tetapi, untuk pemberian perlindungan tersebut Tama mengatakan, harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan LPSK. 

Untuk itu, seluruh informasi yang nantinya terkumpul akan disampaikan kepada pimpinan dan menunggu langkah selanjutnya seperti apa. 

"Prinsipnya akan kumpulkan semua informasi kemudian kami sampaikan pimpinan," tuturnya. 

"Sesuai mekanisme hukum perlindungan diberikan bila ada persetujuan dari pimpinan LPSK. Jadi informasi yang kita himpun sampaikan pimpinan, pimpinan yang memutuskan, nanti ada tindak lanjut," tandasnya. (*) 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved