Abrasi Makin Parah, Nelayan Tambakerjo Semarang Risau Pesisir Semarang akan Tenggelam

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Nelayan Tambakrejo Semarang, Dhani Rujito menilai wilayah pesisir kampungnya dapat tenggelam lima tahun mendatang. 

Analisis tersebut bukan isapan jempol belaka, lantaran ketika air pasang rumahnya yang berada di blok D hanya berjarak 10  meter dari air pasang.

Bahkan di blok A ketika air pasang terjadi air sudah masuk ke jalan.

Padahal ketika kondisi normal jarak rumahnya dengan pesisir mencapai 1 kilometer.

Baca juga: Alhamdulillah, Nenek 65 Tahun di Tegal Selamat dari Kebakaran Gerobak Rokok dan Lahan Kosong 

Baca juga: Bea Cukai Semarang Gagalkan Impor 288.000 Bolpoin Palsu Asal Cina

"Iya sekarang sudah sangat parah kondisi pesisir kampung nelayan. Total di sini ada 97 KK," terangnya, Jumat (5/11/2021).

Ia mengungkapkan, lima tahun terakhir kondisi pesisir di wilayah Tambakrejo juga kian parah digempur abrasi.

Warga banyak kehilangan banyak hal akibat abrasi di pesisir seperti tambak, rumah,  tempat pemakaman umum, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan lainnya.

Warga tak bisa berbuat banyak, mereka hanya bisa dilakukan dengan sebisanya dengan menanam mangrove.

"Maka kami ingin pemerintah memperhatikan kami, jangan soal pembangunan saja di pesisir tetapi kehidupan kami sebagai masyarakat pesisir," pintanya. 

Tak heran, Dhani sangat mendukung saat beberapa aktivis lingkungan melakukan serangkaian kegiatan di Tambakrejo seperti menenggelamkan patung pejabat pemerintah, Jumat (5/11/2021).

Ia mengatakan, hal itu sebagai  sebagai pengingat kepada pemerintah terhadap kondisi pesisir Kota Semarang yang kian parah.

"Khususnya di wilayah kampung pesisir Tambakrejo," ungkapnya. 

Sementara Direktur Eksekutif WALHI Jateng Fahmi Bastian menjelaskan, kampanye-kampanye kreatif dilakukan untuk memperlihatkan bahwa krisis iklim telah merenggut ruang hidup masyarakat dan menyebabkan krisis sosial-ekologis.

Aksi penenggelaman patung-patung pejabat pemerintah di wilayah pesisir ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah punya andil yang besar dalam menekan laju krisis iklim.

Pemerintah harus punya ambisi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan berhenti memproduksi energi kotor, membuka kawasan pertambangan yang merenggut ruang-ruang hidup masyarakat.

"Kemudian membuka perkebunan sawit skala besar dengan menghilangkan wilayah-wilayah hutan dan berhenti berambisi untuk membangun industri dengan menghapus ruang hidup masyarakat dan mempertaruhkan kondisi lingkungan hidup," jelasnya. 

Adapun WALHI mendorong beberapa isu yang penting untuk dibahas dalam COP26 yakni penolakan terhadap praktik perdagangan karbon berbasis mekanisme pasar.

Pembahasan loss and damage akibat krisis iklim. Percepatan phasing out PLTU Batu bara sebelum 2030 dan penghentian solusi iklim palsu.

Baca juga: Video Warga Cemaskan Sampah dan Ranting Pohon Menumpuk di Aliran Sungai Piji Kudus

Baca juga: Video Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Pati Bahas Perubahan Iklim

Penyelamatan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim.

"Pendekatan negosiasi berbasis hak bagi masyarakat adat, kelompok muda, perempuan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," tandasnya.  (*)