Breaking News:

BI: Beberapa Bank Tak Ahli Salurkan Kredit UMKM

BI berharap perbankan sudah memenuhi ketentuan rasio kredit UMKM hingga 20 persen pada 2022.

Editor: Vito
TRIBUNNEWS
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat masih ada sejumlah perbankan yang belum memenuhi ketentuan rasio kredit UMKM. Padahal, BI berharap perbankan sudah memenuhi porsi kredit produktif hingga 20 persen pada 2022.

Seperti diketahui, BI menaikkan rasio pembiayaan perbankan ke sektor UMKM secara bertahap, yakni sebesar 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen pada 2024.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

"Saat ini masih ada beberapa bank yang belum memenuhi rasio kredit UMKM 20 persen, meskipun kewajiban ini sudah diatur sejak 2012," kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung, Rabu (3/11).

Pada Juli 2021 lalu, Juda sempat menyebut, hanya sekitar 50 persen perbankan yang bisa menyalurkan kredit UMKM sebanyak itu. Sementara sisanya belum memenuhi, di antaranya karena alasan tidak punya keahlian untuk menyalurkan kredit UMKM.

Di balik keterbatasan itu, menurut dia, perbankan tetap punya peluang menyalurkan kredit ke mitra strategis seperti fintech lending, Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Untuk mendorong pencapaian rasio kredit UMKM, Juda menuturkan, berbagai upaya dilakukan BI. Misalnya, membentuk Working Group Pembiayaan Inklusif (WGPI) dengan anggota dari bank, pengusaha, pelaku UMKM, dan regulator di sektor keuangan.

Selain itu, dia menambahkan, BI berupaya menguatkan koordinasi dengan kementerian terkait dan OJK memfasilitasi perbankan agar dapat bermitra dengan pengusaha besar melalui skema rantai pasok, dibarengi kemitraan dengan industri keuangan non-bank (IKNB) dan pemerintah untuk mengembangkan UMKM.

"BI juga menguatkan upaya penguatan UMKM melalui pemberian bantuan teknis kepada UMKM agar menjadi lebih bankable (memenuhi persyaratan bank) dan dapat menerima pembiayaan bank," jelasnya.

Ada tiga alasan kenapa BI menerapkan aturan itu. Pertama, bank dapat lebih mudah memenuhi kewajiban karena adanya perluasan modal, sehingga memicu pemain perbankan untuk melakukan inovasi produk pembiayaan

Kedua, mendorong ketersediaan likuiditas (refinancing) bagi pihak-pihak yang selama ini telah menyalurkan kredit UMKM. Ketiga, mendorong terciptanya suku bunga yang lebih kompetitif bagi mitra bank dan UMKM(Kontan.co.id/Ferrika Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved