Breaking News:

Berita Blora

Pemkab Blora Dapat Kritikan, Buntut Rencana Utang Rp 250 Miliar untuk Bangun Jalan

Rencana Pemerintah Kabupaten Blora berhutang Rp 250 miliar untuk membangun jalan dikritik Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora.

Editor: rival al manaf
Prokompim Kabupaten Blora
Bupati Blora Arief Rohman meninjau pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan Kamolan-Banjarejo, tepatnya di depan Polsek Banjarejo, Rabu (27/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Rencana Pemerintah Kabupaten Blora berhutang Rp 250 miliar untuk membangun jalan dikritik Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora.

Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora Kisman mengungkapkan, pihaknya menolak rencana Pemkab Blora berutang ke bank sebesar Rp 250 miliar.

Menurutnya, ada beberapa catatan yang harus disikapi oleh pemkab sebelum mengajukan rencana tersebut.

Baca juga: Teken NPHD, Bupati Blora Ajukan Bantuan Pembangunan Jalan ke Bojonegoro

Baca juga: Pengumuman Hasil SKD CPNS 2021 Pemkab Blora, SKB Dilaksanakan di UNS

Baca juga: Ganjar Ajak Mahasiswa Aceh Perbaiki Makam Pocut Meurah Intan di Blora

Baca juga: WAWANCARA : Bupati Blora : Kami Yakin Cepu Jadi Kawasan Ekonomi Baru Jateng

PKN menilai skema pinjaman daerah atau utang bukan hanya bicara soal boleh atau tidaknya utang, karena memang ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

"Bicara soal utang bagi PKN harusnya bicara soal perlu atau tidaknya. Karena APBD sesunguhnya adalah uang rakyat, sehingga utang juga akan jadi beban rakyat."

"Skema pinjaman daerah itu seharusnya jadi skema terakhir pemkab dalam pembiayaan pembangunan,"kata Kisman melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (5/11/2021).

Kisman meminta Pemkab Blora tidak terburu-buru mengajukan pinjaman daerah, sebelum melakukan skema lain terlebih dahulu.

"PKN melihat ada 2 skema yang masih bisa dilakukan pemkab, yaitu skema efisiensi anggaran dan skema peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor migas," ujar dia.

Lebih lanjut, Kisman menjelaskan skema efisiensi anggaran dapat dilakukan pada pos program rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Misalnya pos tunjangan jabatan, pos rapat-rapat dinas karena rapat banyak dilakukan secara online, pos sosialisasi, hingga pos perjalanan dinas.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved