Breaking News:

Berita Batang

Perbup Bupati 2016 Ancam Ratusan Perangkat Desa Diberhentikan, Bupati Wihaji: Akan Carikan Solusinya

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan audiensi dengan Bupati Wihaji.

Penulis: dina indriani | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG/DINA INDRIANI
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan audiensi dengan Bupati Wihaji terkait terbitnya Peraturan Bupati Batang nomor 09 tahun 2016, di Aula Kantor Bupati Jumat (5/11/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan audiensi dengan Bupati Wihaji terkait terbitnya Peraturan Bupati Batang nomor 09 tahun 2016, Jumat (5/11/2021).

Pasalnya, ratusan perangkat desa terancam diberhentikan karena dalam Perbup tersebut salah satunya  menyebutkan syarat menjadi perangkat dan batas menimal pendidikan terakhir yakni SMA atau sederajat. 

Perlu diketahui jumlah perangkat desa di kabupaten Batang yang melanjutkan sekolah di jenjang SMA sederajat ada 120 orang, yang tidak menlanjutkan ada 143 orang. 

Mereka yang  tidak melanjutkan dengan sisa masa kerja kurang dari 5 tahun ada 91 orang, sisa masa kerja lebih dari 5 tahun ada 143 orang. 

Bupati Batang Wihaji mengatakan Perbup nomor 9 tahun 2016, memang mengatur umur perangkat dan batasan pendidikan yang diterjemahkan dengan undang undang  nomor 06 tahun 2014 tentang undang undang desa.

Atas permaslahan itu, lanjutnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan hingga 6 tahun yang batas akhir di tahun 2022. 

"Ada beberapa perangkat desa tidak melanjutkan sekolah dan ada yang melanjutkan, tapi sampai sekarang ada beberapa yang belum lulus," tutur Wihaji.

Atas aspirasi dari PPDI, Bupati akan mengkaji Perbup tersebut untuk mengetahui apakah bertentangan dengan Undang-undang di atasnya atau dengan melakukan perubahan Perbup. 

"Pemkab Batang akan memberikan solusi, tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan undang - undang diatasnya. Saya minta Bagian Hukum mengkaji mencari jalan terbaik," ujarnya. 

Terkait permintaan PPDI untuk menaikan penghasilan tetap (Siltap) sesuai standar upah minimum kabupaten (UMK), Wihaji menjelaskan, Pemkab dalam mengatur Siltap sesuai amanah undang - undang yang amanahnya upah perangkat desa yaitu terendah dari gaji PNS. 

"Ini akan kita cek dulu, apakah memang harus sesuai UMK atau hanya tuntutan dari PPDI, karena kita juga harus menyesuaikan kemapuan keuangan daerah ," jelasnya.

Wihaji juga menyebutkan Siltap perangkat desa sekarang sudah mencapai Rp 2.085.000, adapun UMK 2021 diangka Rp 2.129.117. 

"Memang selisih upahnya hanya Rp 44.117, akan kita lihat kemampuan keuangan daerah, karena ada yang lebih prioritas dan juga pendapatan asli daerah saat ini masih turun akibat pandemi Covid-19," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved