Breaking News:

Berita Kudus

RS Loekmono Hadi dan Disdukcapil Kudus Diajukan Zona Integritas WBBM

Dua unit kerja di bawah kendali Pemerintah Kabupaten Kudus diajukan untuk evaluasi zona intergitas wilayah bebas korupsi.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: moh anhar
Diskominfo Kudus
Bupati Kudus HM Hartopo saat mengikuti penilaian zona integritas secara daring dari Kemenpam-RB, Jumat (5/11/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Dua unit kerja di bawah kendali Pemerintah Kabupaten Kudus diajukan untuk evaluasi zona intergitas wilayah bebas korupsi (WBK) ke Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Keduanya yaknj RS Loekmono Hadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam kesempatan ini, Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah melakukan pengujian secara daring, Jumat (5/11/2021).

Mita Hermawati selaku Tim Evaluasi Zona Integritas tahun 2021 Kementerianpan-RB mengatakan, evaluasi langsung ke lapangan masih diperhitungkan akibat dampak pandemi.

Baca juga: Dongkrak Animo Penerbangan di Bandara JB Soedirman Purbalingga, Bupati Tiwi Harap Ada Event Nasional

Baca juga: 100 Pedagang Nimas Dapat Bantuan Modal dari Baznas Sragen Rp 150 Juta

Baca juga: Polisi Buktikan 2 Panitia Menwa UNS Solo Pukuli Gilang Endi Saputra: Pakai Alat dan Tangan Kosong

"Evaluasi dan pengujian langsung ke lapangan masih kami perhitungkan mengingat masih pandemi. Namun, saya berharap dengan pengujian secara virtual ini tak mengurangi hasil dan manfaat bagi unit kerja yang diajukan menuju Kabupaten Kudus dengan WBK/WBBM," terangnya. 

Sementara itu, Bupati Kudus H.M. Hartopo berharap, dengan adanya evaluasi dan pengujian yang dilakukan Kemenpan-RB ke depan terwujud pemerintah yang bersih, akuntabel, serta dapat memberikan layanan publik yang baik.

"Semoga kedepan bisa terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, dan efisien serta dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas," kata Hartopi.

Hartopo berujar, tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus mengajukan dua unit kerja untuk evaluasi zona integritas WBK menuju WBBM dan tiga unit kerja untuk evaluasi zona integritas menuju WBK. 

"Ada dua unit kerja yang kami ajukan untuk evaluasi Zona Integritas WBK menuju WBBM, yaitu RSUD. dr. Loekmonohadi Kudus dan Disdukcapil Kudus. Sementara tiga unit kerja lainya yang kami ajukan untuk evaluasi Zona Integritas menuju WBK, yaitu DPMPTSP, Puskesmas Rejosari, dan Puskesmas Jekulo," kata dia.

Hartopo juga berharap tahun 2021 ini unit kerja yang diajukan ke Kementerianpan-RB dapat lolos evaluasi zona integritas

"Semoga ditahun 2021 ini, Unit kerja yang kami ajukan untuk evaluasi zona integritas bisa lolos agar menjadi pelopor pelaksanaan kinerja yang baik untuk reformasi birokrasi perangkat daerah daerah di Kabupaten Kudus serta dapat menjadi cerminan bagi unit kerja lainya," harapnya. 

Baca juga: Honda ADV 150 Jadi Kendaraan Resmi Ajang Balapan Internasional Perdana di Indonesia

Baca juga: Polisi Buktikan 2 Panitia Menwa UNS Solo Pukuli Gilang Endi Saputra: Pakai Alat dan Tangan Kosong

Baca juga: Pemkab Karanganyar Serahkan Hibah Kepada Koperasi dan Kelompok UMKM, Total Rp 1,46 Miliar

Terakhir, Bupati Hartopo meminta semangat kepada organisasi perangkat daerah lainya agar selalu berkomitmen meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kudus. 

"Mari kita secara kompak bersemangat dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat untuk selalu berkomitmen meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kudus menuju Birokrasi berkelas dunia," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved