Cerita Para Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Semarang (2-Habis)

TRIBUNJATENG.COM -- Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa di Semarang membuat LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Semarang turun tangan. Hal itu karena kebanyakan korban tak berani mengungkap kasus tersebut.

Bukan tanpa alasan korban kekerasan seksual diam. Hal itu dipicu lantaran korban takut diintimidasi, dikucilkan dan dikeluarkan dari kampus.

Alasan lain para korban enggan menempuh jalur hukum lantaran kurangnya dukungan dari pihak keluarga.

"Sudah kami arahkan ke jalur ligitasi agar pelaku dapat dijerat hukum, namun semua dikembalikan kepada korban," terang Perwakilan LBH APIK Semarang, Nur Siti Aisyah, beberapa waktu lalu.

Ia tak dapat merinci data kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sebab selama ini lembaganya mendata kekerasan seksual secara jenis atau bentuk kekerasannya.

Tetapi, sebenarnya banyak mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual namun sedikit yang berani mengungkapkan kasus tersebut.

Sebagai gambaran kekerasan seksual di sebuah perguruan tinggi, dapat dilihat data hasil survei Kementerian Research and Development dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual BEM KM Unnes 2021 yang menyasar seluruh Civitas Akademika Universitas Negeri Semarang yang rilis akhir Oktober 2021.

Dari data itu, terdapat 133 responden, 59 di antaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dengan rincian 93,38 persen korban perempuan dan 6,02 persen korban laki-laki dan paling banyak berstatus mahasiswa dengan 92,48 persen disusul oleh karyawan sebanyak 4,51 persen, dosen 0,75 persen dan alumni 2,26 persen.

Di dalam survei tersebut juga termuat hasil yang menyatakan bahwa sebanyak 72,9 persen korban tidak melakukan pelaporan terhadap kasus yang dialaminya dan sisanya sudah melapor ke pihak atau lembaga yang berwenang.

Lokasi kejadian banyak terjadi di kos sebesar 38 persen. Namun beberapa juga terjadi di ruang publik 23 persen, Sosial Media 22 persen dan Kampus sebesar 15 persen, serta tempat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja.

Pelecehan seksual 58,5 persen, pemerkosaan 9,3 persen, perbudakan seksual 6,2 persen, eksploitasi seksual 5,7 persen, pemaksaan aborsi 5,7 persen.

Berikutnya, pemaksaan perkawinan 4,7 persen, pemaksaan kontrasepsi 4,2 persen, penyiksaan seksual 3,6 persen, dan pemaksaan pelacuran 2,1 persen.

Respon korban terhadap kekerasan seksual yang dialami sebagian besar adalah merasa freeze berupa diam, kaku, tidak berkutik, dan lainnya.

Sedangkan sisanya mengalami fight dengan melawan balik, berteriak, memarahi, dan lainnya.

Korban kekerasan seksual paling banyak merespon dengan tingkah freeze, hal ini dikarenakan perasaan shock, tidak dapat berkutik, dan takut untuk melawan.

"Dari data itu seharusnya ada penanganan terhadap korban agar korban tak merasa sendirian," tegas Aisyah.

Pihaknya mendesak untuk setiap perguruan tinggi khususnya di Kota Semarang untuk segera mengimplementasikan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai payung hukum perlindungan bagi korban hingga pemberian sanksi untuk pelaku kekerasan seksual.

"Tak hanya mengeluarkan surat keputusan (SK), lebih dari itu Kampus harus lebih tegas dan ekstra untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan seksual di lingkungan kampus," bebernya.

Meski demikian, menurutnya, aturan tersebut perlu didorong lagi agar menguatkan aturan tersebut sekaligus dapat memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Dari aturan itu, pihak kampus harus tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak pelaku baik itu dosen maupun mahasiswa," tandasnya. (Iwn)

Baca juga: Banjir Ancol dan Rob yang Masih Rendam Pelabuhan Muara Baru 

Baca juga: Pria Mesir Gugat Cerai Istri yang Baru Dinikahi Setelah Melihatnya Tanpa Makeup

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Maut di Sumedang, Mobil Rombongan Pengantin Diseruduk Truk Tronton 

Baca juga: Sapi yang Ditunggangi Ngamuk Saat Kirab, Anggota DPRD Sleman Dilarikan Ke RS