Breaking News:

Berita Batang

Pemkab Batang Bentuk Satgas Penanganan Stunting, Fokuskan di Dua Kecamatan

Kasus stunting menjadi salah satu program yang difokuskan Pemerintah Kabupaten Batang.

Penulis: dina indriani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Dina Indriani
Bupati Batang Wihaji saat memberikan sambutan pada pertemuan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Pagilaran, Selasa (9/11/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Kasus stunting menjadi salah satu program yang difokuskan Pemerintah Kabupaten Batang.

Berdasarkan data dari Dinas Keseh

Bupati Batang Wihaji saat memberikan sambutan pada pertemuan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Pagilaran, Selasa (9/11/2021).
Bupati Batang Wihaji saat memberikan sambutan pada pertemuan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Pagilaran, Selasa (9/11/2021). (Tribun Jateng/Dina Indriani)

atan Batang jumlah penderita stunting mengalami tren penurunan dari 16,72 persen di tahun 2020, menjadi 15,67 persen per Februari 2021.

Namun rasio penderita gizi buruk pada bayi di bawah usia 2 tahun (Baduta) masih cukuo tinggi, yakni mencapai 8 ribu anak dari 50 Baduta yang sudah diketahui melalui penimbangan berat badan.

Sebagai upaya untuk menekan angka stunting, Pemkab Batang melakukan percepatan penanganan gizi buruk dengan membentuk tim satgas penanganan stunting.

Tim satgas penanganan stunting berasal dari petugas penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB).

Satgas penanganan percepatan penurunan angka stunting akan difokuskan di dua kecamatan yang dianggap memiliki penderita stunting yang cukup tinggi.

Bupati Batang Wihaji menyebut dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kandeman dan Blado, dengan perbandingannya jumlah anak penderita stunting dan banyaknya desa.

"Semoga dengan adanya satgas penanganan stunting bisa menjadi bagian percepatan dan angka bisa ditekan semaksimal mungkin," tutur Bupati Wihaji saat pertemuan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Pagilaran, Selasa (9/11/2021).

Menurutnya, percepatan penanganan stunting dilakukan dengan melihat penyebabnya sehingga permasalahan yang ada untuk mencarikan solusinya.

"Ada beberapa faktor penyebab seperti gizi, sanitasi, dan jamban sehingga itu yang menjadi fokus percepatan serta menyesuaikan dengan lokasi yang telah ditentukan, agar jelas targetnya di mana saja," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Supriyono menyebutkan penyuluh PLKB di tingkat desa sebanyak 250 orang dan tingkat Kabupaten ada 68 orang yang siap menjadi pendamping atau satgas percepatan penurunan angka stunting.

Adapun tugas dari satgas stunting yaitu melakukan pencegahan dengan memantu ibu hamil, remaja calon pengantin, ibu melahirkan dan ibu yamg memiliki bayi usia dua tahun (Baduta)," jelasnya.

"Mereka akan dipantau oleh satgas penanganan stunting, untuk mendeteksi gejala-gejala dari mulai remaja, ibu hamil, bayi baru lahir hingga bayi usia dua tahun," jelasnya.

Selanjutnya OPD yang mengampu penanganan stunting seperti Dinkes, Dinas Pangan dan Pertanian dan lainya melakukan penanganan dengan memberikan bantuan makanan tambahan dan bantuan pendukung lainya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved