Breaking News:

Pemerintah bakal Kurangi Insentif Pajak secara Bertahap

nantinya secara bertahap pengurangan insentif itu berubah menjadi insentif yang berupa struktural seperti tax holiday.

Editor: Vito
Kompas.com/Istimewa
Ilustrasi pajak (Thinkstock) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.

Menurut dia, nantinya secara bertahap pengurangan insentif itu berubah menjadi insentif yang berupa struktural seperti tax holiday.

Dihapusnya tax holiday saat ini adalah karena insnetif tersebut hanya diperuntukkan untuk proyek besar. Karena masih dalam kondisi pandemi, investor besar justru berkurang, sehingga insentif itu minim peminat.

"Nantinya, saat perekonomian sudah membaik dan menuju normal, pemerintah akan memberlakukan lagi insentif tersebut untuk sektor-sektor tertentu, dan juga dipastikan akan ada investor yang mau berinvestasi besar," katanya, pekan lalu.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan tetap melanjutkan pemberian insentif atau keringanan pajak sepanjang pandemi covid-19 masih berlanjut, dan dunia usaha masih membutuhkan dukungan dari pemerintah.

Akan tetapi, jika dunia usaha mulai pulih dan penghasilan usaha sudah meningkat, insentif pajak juga akan dikurangi.

“Peran dari APBN akan kami turunkan, bagaimana caranya agar balance dan juga pas, kapan dunia usaha itu dapat meningkatkan dunia usahanya,” terangnya.

Suahasil menuturkan, insentif-insentif yang berupa relaksasi dalam periode pandemi harus dilakukan penelusuran dan pendalaman secara terus menerus. Menurutnya, selama pandemi terus berlangsung, maka akan terus dilakukan relaksasi.

Ia berharap jika angka covid bisa ditahan terus seperti saat ini yang sudah mulai landai, dan kegiatan ekonomi akan berkembang di dalam tatanan kerja yang baru di bawah UU HPP, pemulihan ekonomi juga dapat segera tercapai.

Sebagai informasi, pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk dunia usaha, yakni tercatat hingga Oktober 2021 untuk PP pasal 21 sudah direalisasikan kepada 81.980 pemberi kerja sebanyak Rp 2,98 triliun, PPh pasal 22 kepada 9.490 wajib pajak sebesar Rp 17,31 triliun.

Selain itu, PPh pasal 25 untuk 57.529 wajib pajak sebesar Rp 24,42 triliun, dan PPN sudah direalisasikan kepada 2.419 wajib pajak sebesar Rp 2,71 triliun.

Kemudian, PP pasal 25 untuk seluruh wajib pajak badan sudah direalisasikan Rp 6,84 triliun, PP pasal PP 23 UMKM sebesar Rp 54 miliar, PPN untuk 768 pengembang sebesar Rp 64 triliun.

Pemerintah juga merealisasikan insentif PPnBM untuk enam pabrikan kendaraan bermotor sebesar Rp 2,08 triliun, dan PPnBM untuk mengurangi beban sektor ritel yang terdampak PPKM sebesar Rp 45,01 miliar. (Kontan.co.id/Siti Masitoh)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved