Breaking News:

Berita Viral

Anggota DPR RI Bukhori Yusuf Minta Pemerintah Gratiskan Biaya PCR Bagi Jemaah Haji dan Umrah

tantangan lain penyelenggaraan haji dan umrah selain soal pembengkakan biaya adalah sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna

Penulis: m zaenal arifin | Editor: muslimah
dok
Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKS, Bukhori Yusuf. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Besaran tarif tes PCR menurun drastis dalam setahun terakhir. Mulai dari tarif yang awalnya mencapai jutaan rupiah kemudian menyusut menjadi Rp 275 ribu-Rp 300 ribu.

Belakangan, PT Bio Farma mengatakan masih ada peluang menurunkan harga tes PCR dari batas tertinggi yang sudah dipatok pemerintah.

Musababnya, BUMN yang bergerak di bidang farmasi ini telah mengembangkan berbagai produk alternatif impor sehingga bisa menekan biaya komponen tes PCR.

Terbaru, PT Bio Farma menciptakan produk alat tes PCR dengan metode berkumur bernama BioSaliva sehingga dapat menekan biaya alat pelindung diri.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyambut positif inovasi tersebut. Bukhori mengatakan, efisiensi yang digagas oleh Bio Farma bisa diselaraskan dengan alternatif pemerintah untuk menekan ongkos penyelenggaraan haji dan umrah yang berpotensi membengkak akibat bertambahnya komponen biaya untuk penegakan protokol kesehatan.

"Saya meminta pemerintah bantu meringankan beban jemaah haji dan umrah kita yang nasibnya sudah dua tahun terkatung-katung lantaran gagal berangkat. Jika perlu, pemerintah menggratiskan biaya tes PCR bagi mereka dan semestinya bisa demi kepentingan ibadah," kata Bukhori, dalam acara Diseminasi Pembatalan Haji bersama Kementerian Agama di Semarang, sebagaimana dalam rilisnya, Rabu (17/11/2021).

Anggota Komisi Haji dan Umrah DPR ini menerangkan, tantangan lain penyelenggaraan haji dan umrah selain soal pembengkakan biaya adalah sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna milik Pemerintah Arab Saudi.

Bukhori menilai masalah sinkronisasi itu telah berlangsung berlarut-larut tanpa menemukan titik terang sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan jemaah.

Politisi PKS ini menjelaskan, permasalahan itu sesungguhnya bisa cepat diselesaikan jika Pemerintah Indonesia bersedia menggunakan strategi diplomasi informal untuk meningkatkan kualitas diplomasi.

"Saya tinggal bertahun-tahun di Saudi dan cukup paham bagaimana kultur mereka. Faktor kedekatan, relasi personal adalah kunci untuk merebut hati Arab Saudi. Pasalnya, jika kita tetap kukuh mengedepankan jalur formal diplomacy, saya tidak yakin kita bisa segera lepas dari berbagai aturan maupun birokrasi yang jelimet," ujar alumnus Universitas Madina Arab Saudi ini.

Oleh karena itu, lanjut Bukhori, ia mengusulkan agar Pemerintah Indonesia bisa memberdayakan anak bangsa di Tanah Air maupun yang tinggal di Arab Saudi yang memiliki relasi atau kedekatan personal dengan pemangku kebijakan di Arab Saudi demi membantu pemerintah menyukseskan agenda diplomasinya.

Di sisi lain, tidak ada ruginya bila jalur informal diplomacy dicoba demi menempatkan posisi Indonesia secara bermartabat dalam negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Segala cara perlu dicoba oleh pemerintah demi terpenuhinya kepastian dan kemaslahatan bagi jemaah haji dan umrah kita. Kami meyakini pendekatan informal diplomasi ini merupakan strategi yang menjanjikan untuk memecahkan berbagai persoalan haji, termasuk mendorong penambahan kuota haji dan umrah bagi bangsa kita," pungkasnya. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved