Breaking News:

Berita Batang

Cara Pemkab Batang Naikkan PAD Lewat Kopi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mewajibkan pengelola pengusaha kopi untuk mendaftarkan pajak atas usahanya.

Penulis: dina indriani | Editor: Daniel Ari Purnomo
Diskominfo BatangĀ 
Workshop pengelolaan usaha kopi yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang di Pondok Kopi Batang, Kamis (18/11/2021). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mewajibkan pengelola pengusaha kopi untuk mendaftarkan pajak atas usahanya.

Hal itu pun disampaikan saat workshop pengelolaan usaha kopi yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang di Pondok Kopi Batang, Kamis (18/11/2021).

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Lani Dwi Rejeki mengatakan pajak daerah sangat penting, dengan kontribusi wajib dari pengelola usaha yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

"Pada akhirnya nanti bisa meningkatkan PAD dengan mendaftar pajak yang manfaatnya digunakan penyelenggaraan pemerintah dari segi pendidikan, kesehatan, dan bencana alam. 

Ada juga dilihat dari peningkatan tax ratio dengan melalui pencapaian terget penerimaan pajak daerah. Kemudian untuk kepentingan pembangunan daerah dengan membangun jalan, sekolah, pasar, dan PJU,” jelasnya.

Lebih lanjut, rata-rata pengusaha yang ada di Kabupaten Batang seperti wisata, rumah makan, kedai, dan hiburan sudah dikenai pajak.

Hanya saja saat ini ada kebijakan dari pemerintah yang didampingi oleh KPK dengan adanya taping box.

Taping box adalah alat perekam data konsumen dimasing-masing seluruh usaha di Kabupaten Batang

"Makanya sekarang kita sosialisasikan terkait taping box karena semua data transaksi pembayaran terekam oleh alat ini, sehingga ke depan tidak bisa memanipulasi data dan khusus pajak ini dibebankan oleh konsumen bukan dari pengusaha," ujarnya.

Adapun untuk realisasi PAD pada tahun 2021 sekitar Rp 78 Miliar yang semula ditargetkan Rp 97 Miliar karena masih dalam masa Pandemi Covid-19 sedikit mengalami perubahan. 

"Jenis pajak di Kabupaten Batang ada 11 pajak yaitu PBB P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet," pungkasnya. (din)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved