Breaking News:

Fokus

Fokus : Jaga Integritas Ampuh Cegah OTT

Bupati Banyumas Achmad Husein menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Ini, terkait pernyataannya yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi

Penulis: rika irawati | Editor: Catur waskito Edy
tribunjateng/grafis bram
Wartawan Tribun Jateng, Rika Irawati 

Rika Irawati
Wartawan Tribun Jateng

Bupati Banyumas Achmad Husein menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Ini, terkait pernyataannya yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang melakukan korupsi.

Husein meminta, KPK lebih dulu mengklarifikasi kepala daerah tersebut sebagai peringatan.

"Kalau ternyata dia mau berubah, ya sudah, lepas gitu. Tapi, kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," pinta Husein dalam video yang beredar di media sosial.

Dalam pembelaannya, Husein mengatakan, pernyataan ini disampaikan dalam konteks pencegahan korupsi.

Bagi Husein, mencegah adalah upaya agar kepala daerah tak lebih jauh melakukan korupsi meski penyelewengan itu sendiri sudah terjadi. Mungkin, istilah anak zaman sekarang, sudah terjadi korupsi tipis-tipis.

Sepertinya, ada yang kurang pas dengan pemahaman Husein terkait pencegahan korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencegah memiliki arti menahan sesuatu agar tidak terjadi. Ini berarti, mencegah adalah kegiatan sebelum sesuatu yang dimaksud itu kejadian.

Bagimana dengan upaya mencegah korupsi? Hal ini bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan uang negara.

Bagaimana kalau penyelewengan itu sudah terjadi? Ini yang dinamakan korupsi. Tindakan untuk menghalangi terjadinya penyalahgunaan uang negara itu berarti tidak berhasil.

Korupsi memang menjadi tantangan dan godaan bagi pemegang kekuasaan. Catatan KPK, sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diterapkan mulai 2005, hingga Maret 2021, ada 429 kepala daerah pilihan rakyat yang terjerat kasus korupsi.

Data ini membuat warga pemilik hak suara, perlu benar-benar mengecek bibit bobot dan bebet calon kepala daerah yang akan dipilih. Terutama, jelang pilkada 2024. Jangan sampai membeli kucing dalam karung.

Memang, tak gampang melihat integritas calon pemimpin. Apalagi, di tengah praktik jual beli suara atau politik uang yang tak lagi tabu dilakukan. Masih banyak warga yang memilih menerima uang untuk memilih satu calon pemimpin dibanding mencari tahu jati diri yang bersangkutan.

Ini memang persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Bagaimana pembelajaran politik dan demokrasi itu juga penting di tengah upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Di era digital seperti sekarang ini, menilik rekam jejak calon pemimpin tidaklah sulit. Kalau pun belum pernah melihat langsung sepak terjang dan kinerjanya, masyarakat bisa melihat dari media sosial. Apa yang dilakukan dan bagaimana cara mereka berinteraksi di dunia maya.

Jadi, mumpung masih ada kesempatan menuju pilkada 2024, warga bisa mulai mencari track record nama-nama yang diperkirakan akan meramaikan bursa pilkada. Tentu saja, sambil terus mengingatkan kepala daerah yang menjabat sekarang untuk menjaga integritasnya. (*)

Baca juga: Joon Soo Mulai Curigai Dan Tae Sinopsis Drakor Beautiful Gong Shim Episode 14

Baca juga: Lautaro dan Sanchez Menyusul Berikut Daftar Pemain Inter Milan Cedera Setelah Jeda Internasional

Baca juga: Young Joon dan Mi So Menikah Sinopsis Drakor Whats Wrong with Secretary Kim Episode Terakhir 16

Baca juga: Transpuan dan Kelompok Rentan Lainnya di Semarang Sulit Dapat KTP

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved