Breaking News:

Berita Semarang

Transpuan dan Kelompok Rentan Lainnya di Semarang Sulit Dapat KTP

Kelompok masyarakat rentan yang ada di Kota Semarang, ternyata tidak semuanya bisa mendapatkan hak asasi sebagai warga negara.

Penulis: faisal affan | Editor: rival al manaf
TRIBUN JATENG/FAIZAL M AFFAN
Seluruh narasumber yang terdiri dari Pemkot Semarang, LBH, PKBI, YKKS, serta perwakilan masyarakat rentan saat menjelaskan problematika kehidupan mereka di acara Waroeng HAM #27 di hotel Novotel Semarang, Rabu (17/11/2021) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kelompok masyarakat rentan yang ada di Kota Semarang, ternyata tidak semuanya bisa mendapatkan hak asasi sebagai warga negara.

Termasuk hak untuk mendapatkan hak atas kesehatan dan administrasi kependudukan.

Maka untuk menuntut adanya kemudahan akses kesehatan dan pencatatan kependudukan, LBH APIK Semarang, PKBI Jawa Tengah, LRC-KJHAM, Perwaris Satu Hati, Sammi Institute, dan YKKS menyelenggarakan acara Waroeng HAM #27 di Hotel Novotel Semarang, Rabu (17/11/2021).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat rentan masih mengalami hambatan dalam mengakses hak mereka.

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 6 SD Halaman 86 87 89 Buku Tematik Tema 7 Kerja Sama ASEAN di Bidang Budaya

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Kamis 18 November 2021, Aries Kesamaan Tujuan Masih Jadi Momok

Baca juga: Bertemu Juara Denmark Open di 16 Besar Indonesia Masters, Ahsan/Hendra Dapat Suntikan Motifasi

Ketua PKBI Kota Semarang, Slamet Riyadi, menjelaskan masyarakat kelompok rentan terdiri dari perempuan korban kekerasan, warga dengan HIV-AIDS, warga yang mempunyai orientasi seks yang berbeda termasuk transpuan, penyintas prostitusi, pekerja rumah tangga (PRT), disabilitas, anak jalanan, remaja, dan sebagainya

"Itu jelas-jelas dan nyata sampai saat ini masih terjadi. Terutama untuk transpuan yang kesulitan dalam mengakses identitas kependudukan mereka sebagai warga negara Indonesia. Tadi ada juga Sarah (nama samaran), korban kekerasan seksual yang kesulitan mendapatkan KTP, karena tidak tahu asal usulnya," jelasnya.

Para transpuan ini seringkali mendapatkan stigma pada saat proses mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Pihaknya juga menemukan masih adanya keterbatasan akses informasi kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Terutama layanan kesehatan bagi korban dan anak kekerasan seksual dan ketersediaan obat HIV-AIDS.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved