Breaking News:

Berita Kajen

Perumda Air Minum Kajen Buka Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Perumda Air Minum Tirta Kajen pada tahun 2022, akan kembali membuka layanan sambungan air bersih khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tribun Jateng/ Indra Dwi Purnomo
Warga saat mendaftarkan program MBR di Perumda Tirta Kajen. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Perumda Air Minum Tirta Kajen pada tahun 2022, akan kembali membuka layanan sambungan air bersih khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program sambungan air bersih ini, bagi masyarakat kurang mampu dan kuotanya sebanyak 3.000 sambungan.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Kajen, Nur Wachid mengatakan, program MBR ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang memerlukan atau kesulitan mendapatkan air bersih.

"Untuk target tahun depan sebesar 3.000 calon penerima manfaat," kata Direktur Perumda Air Minum Tirta Kajen, Nur Wachid kepada Tribunjateng.com, Minggu (21/11/2021).

Kemudian, untuk biaya pemasangan pada program ini hanya Rp 500 ribu.

"Biaya pemasangan ini lebih murah atau kurang lebih separo dari tarif pemasangan normal," imbuhnya.

Nur Wachid mengungkapkan, masih banyak masyarakat di Kabupaten Pekalongan ini yang membutuhkan sambungan air bersih dari PDAM. Namun, karena keterbatasan infrastruktur yang ada saat ini sehingga program hibah air minum perkotaan bagi MBR baru bisa menjangkau masyarakat di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

"Hampir menyeluruh ya yang membutuhkan air bersih, kecuali di Kajen. Kemudian di daerah Wiradesa itu sudah cukup tinggi tetapi ada terkendala juga, masih terbatas di jaringan-jaringan untuk bisa memberi pelayanan di seluruh wilayah tersebut," ungkapnya.

Pihaknya menjelaskan, program hibah air minum perkotaan ini dikhususkan bagi masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu. Sehingga, ada syarat-syarat tertentu bagi yang berminat untuk mengikutinya.

Adapun beberapa syarat itu di antaranya, listrik yang digunakan tidak boleh lebih dari 1.300 watt, bukan rumah yang digunakan untuk usaha atau bisnis, kemudian fisik rumah bukan merupakan bangunan mewah. Selain itu tidak dalam penguasaan pengembang seperti perumahan, ruko, kantor, instansi.

"Dalam waktu 1 hingga 2 bulan ini, kita sudah harus mendapatkan data penerima manfaat sebanyak 3000 plus 5 %. Data itu, nanti akan kita kirimkan ke kementrian," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved