Breaking News:

Fokus

Fokus : Kalau Bermasalah Kenapa Direkrut?

Kemenangan koruptor melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi kian jelas terlihat. Aroma ketidakberesan sebenarnya sangat kentara ketika KPK

Penulis: Erwin Ardian | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG
Erwin Ardian Pemred Tribun Jateng 

Oleh Erwin Ardian

Wartawan Tribun Jateng

Kemenangan koruptor melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi kian jelas terlihat. Aroma ketidakberesan sebenarnya sangat kentara ketika KPK akhirnya memecat 57 pegawainya yang dinilai bermasalah karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sejumlah 57 orang, beberapa diantaranya adalah penyidik yang sedang menangani kasus besar ‘diusir’ paksa dari KPK dengan dalih tak lolos TWK. Tanpa ampun, seolah tak ada peluang bagi mereka untuk bertahan, dengan cepat KPK mengamputasi 57 orang yang dinilai bermasalah ini.

Di tengah protes keras dari pegiat antikorupsi, proses pemecatan 57 orang ini berjalan mulus tanpa hambatan. Presiden sebagai pemimpin tertinggi yang konon katanya berkepentingan memberantas korupsi di negeri ini seperti tak punya taji. 57 orang yang punya posisi vital di KPK kini harus menganggur.

Dagelan upaya pelemahan KPK makin kasat mata ketika sekarang ada upaya untuk merekrut 57 eks-pegawai KPK yang dinilai bermasalah masuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertanyaan pun muncul. Kalau benar mereka bermasalah, kenapa harus direkrut? Apakah perekrutan ini menjadi upaya untuk meminimalisir protes?

Kepastian mengenai penarikan kembali 57 pegawai yang dinilai bermasalah ke posisi selain KPK diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, menurutnya pembahasan regulasi yang mengatur perekrutan 57 eks pegawai KPK di internal Polri telah selesai.

Uniknya, setelah rombongan pegawai yang dinilai bermasalah ini dipecat, pemerintah mau repot-repot membuat regulasi agar mereka bisa masuk sebagai ASN. Ada apa? Dedi memastikan regulasi itu menjadi payung hukum agar perekrutan itu tak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono memastikan proses rekrutmen 57 eks-pegawai KPK menjadi ASN Polri bakal selesai tidak lama lagi.

Namun proses perekrutan 57 eks pegawai KPK menjadi personel Polri sepertinya tak akan semulus pemecatannya. Beberapa pengamat menilai perekrutan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam UU ASN jelas telah ditetapkan tes kompetensi dasar sebagai salah satu tahapan wajib dalam seleksi pengadaan PNS. Wawasan kebangsaan masuk dalam kompetensi dasar.

Tak hanya itu, upaya perekrutan pegawai menyebut ketentuan lainnya di UU ASN yakni peserta diangkat sebagai CPNS setelah lolos seleksi. Ini berarti kalau, 57 eks pegawai KPK tak lolos TWK mereka tak memenuhi syarat sebagai ASN alias mustahil bisa diangkat sebagai ASN.

Masih ada lagi ketentuan hukum yang mempersulit eks pegawai KPK diangkat sebagai ASN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 23 ayat 1 huruf a yang menyatakan batas usia paling tinggi pada saat melamar menjadi ASN adalah 35 tahun. Faktanya 57 eks pegawai KPK tersebut banyak yang sudah berusia di atas 35 tahun.

Setelah upaya pelemahan KPK terlihat jelas tanpa tedeng aling-aling, akankah kita akan melihat pemerintah ‘menyiasati’ undang undang untuk kesekian kalinya? Mari kita lihat hal yang lucu ini tanpa sedikitpun bisa tertawa.(*)

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 6 SD Halaman 71 72 73 74 75 Buku Tematik Tema 8 Manfaat Konservasi Alam

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Senin 22 November 2021, Capricorn Carilah yang Bisa Mengimbangi

Baca juga: Sepeda Gunung Termahal di Dunia, Berlapis Emas Seharga Rp 14 Miliar

Baca juga: Hasil Liga Italia: Inter Milan Kalahkan Napoli 3-2

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved