Breaking News:

Berita Pati

Pemkab Pati Godok Raperda RPIK untuk Optimalkan Industri Lokal

Pemkab Pati tengah menggodok Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal
Public hearing penyusunan Raperda RPIK Kabupaten Pati tahun 2021-2041 di Aula New Merdeka Hotel, Senin (22/11/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pemerintah Kabupaten Pati tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Bupati Pati Haryanto mengatakan, setelah ditetapkan nanti, Perda ini diharapkan menjadi sumbangsih terhadap pertumbuhan sektor industri di daerah.

"Diharapkan bisa meningkatkan penguasaan pasar, mengurangi ketergantungan produk impor. Kemudian mempercepat pemerataan industri, mencegah penguasaan atau pemusatan industri pada satu kelompok, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam hal inovasi maupun penguasaan teknologi," ujar Haryanto saat memberikan sambutan dalam acara public hearing penyusunan Raperda RPIK Kabupaten Pati tahun 2021-2041 di Aula New Merdeka Hotel, Senin (22/11/2021).

Secara umum, lanjut dia, Perda ini dimaksudkan sebagai payung hukum terhadap aktivitas industri, khususnya industri kecil menengah (IKM), yang berlangsung di Pati.

"Karena selama ini sudah berjalan, namun induk payung hukumnya tidak ada. Pelakunya sudah ada, tinggal menyesuaikan dan melegitimasi. Tujuannya baik, agar iklim investasi di Pati berjalan baik," kata dia.

"Semua butuh regulasi yang menaungi. Karena seiring berjalannya waktu, kompetitor (di dunia industri) makin banyak, kita tidak boleh asal membuat industri. Tapi juga memperhatikan banyak aspek, termasuk kesesuaian tata ruang. Tidak zamannya lagi berusaha tanpa regulasi," tambah Haryanto.

Ia menegaskan, Raperda ini nantinya akan diterapkan pada klaster-klaster industri yang ada di Pati.

Antara lain pengolahan garam di Batangan, industri kuningan, batik, dan perikanan di Juwana, industri tapioka di Margoyoso, serta industri kapuk di Gabus.

"Maka hari ini dilakukan public hearing, sehingga kalau sudah diberlakukan jangan sampai Perda itu tidak akomodatif. Konsep yang ada biar dicermati para pelaku usaha, apa yang kira-kira dibutuhkan. Sebab ini lintas sektoral, harus akomodatif secara keseluruhan," kata Haryanto. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved