Breaking News:

Berita Kudus

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Prioritaskan Dana Cukai untuk Kesejahteraan Buruh Tani

Alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Kudus yang digelontorkan untuk kesejahteraan masyarakat di antaranya yakni berupa bantuan ternak untuk buruh tani.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Sunardi 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Kudus yang digelontorkan untuk kesejahteraan masyarakat di antaranya yakni berupa bantuan ternak untuk buruh tani.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 Tahun 2020  Pasal 5 ayat 4.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Sunardi mengatakan, bantuan ternak yang digelontorkan tersebut merupakan bagan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya buruh tani.

Jenis bantuan ternak tersebut berupa kambing, lele, dan kalkun.

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Colek Danpuspom Lihat TNI yang Anaknya Bentak Nenek Lansia

Baca juga: Penerapan Metode Simulation Debate dalam Pembelajaran PPKn

Sunardi mengatakan, bantuan ternak tersebut lengkap dengan kandangnya.

Untuk kandang kambing, lelangnya dimenangkan CV Duta Rejosari 1 dengan besaran Rp 287.746.359 juta.

Untuk kolam terpal lele dimenangkan CV Yoga Putra dengan besaran Rp 287.734.130 juta.

Sementara untuk kandang kalkun tidak menggunakan sistem lelang tetapi sudah ada pengadaan dengan nilai Rp 91.151.000.

“Kandang yang sudah dilelang tersebut, nantinya akan diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan. Selain mendapatkan kandang beserta kambing betina, lele ataupun kalkun, penerima bantuan juga akan mendapatkan program pelatihan dan pembinaan,” kata Sunardi.

Sunardi mengatakan, untuk buruh tani penerima bantuan tersebut harus memenuhi perjanjian. Di antaranya yakni tidak menjual hewan yang telah diserahkan.

Untuk kambing misalnya, selama dua tahun tidak boleh dijual.

Dalam pengawasan, rencananya akan melibatkan penyuluh pertanian yang ada di masing-masing desa.

Sedangkan, Bupati Kudus HM Hartopo berharap, pemerintah desa uga membentuk tim pemantau program hibah budidaya untuk menghindari penyelewengan.

"Jangan sampai ketika disurvei yang tersisa hanya tali dan kandangnya saja, ternaknya sudah dijual. Saya minta penerima bantuan hibah kandang dan budidaya bisa benar-benar memanfaatkannya. Sehingga bantuan tersebut bisa meningkatkan perekonomian para buruh tani," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved