Lawan Radikalisme, KSAD Perintahkan Babinsa Bergerak: Akan Berlakukan Seperti Zaman Pak Soeharto

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman bakal memerintahkan seluruh prajurit TNI AD untuk turun tangan mencegah gerakan radikalisme di Indonesia.

Mantan Pangdam Jaya tersebut akan meminta para prajurit TNI AD hingga tingkat yang paling bawah atau Babinsa untuk peka terhadap perkembangan situasi.

"Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan," kata Jenderal Dudung dalam sebuah wawancara kepada Kompas.id yang dikutip pada Senin (22/11/2021).

Baca juga: Ancaman KSAD Jenderal TNI Dudung ke KKB Papua Penembak Serka Anumerta Ari Baskoro Asal Kendal

Baca juga: Bisikan Jokowi ke Telinga KSAD Jenderal Dudung Pernah Skakmat FPI

Terutama, Dudung melanjutkan, kepada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tindakan radikalisme.

Dudung menambahkan, dirinya pun tak segan akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto. Namun demikian, ia tak menjelaskannya secara detail.

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung.

Dudung menekankan untuk segera mengambil tindakan kalau ada organisasi yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Jadi, kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," ucapnya.

Selain itu, Dudung mengatakan agar TNI segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika menemukan kelompok-kelompok yang hendak mengganggu tersebut.

"Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari Tujuh Perintah Harian KSAD," tutur Dudung.

Rekam Jejak Dudung

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021).

Dudung dilantik sebagai KSAD menyusul Jenderal Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI.

Diketahui, popularitas Dudung melambung seiring kontroversi yang menyertainya dari pernyataan soal fanatisme agama hingga pencabutan baliho Front Pembela Islam (FPI).