Breaking News:

UMK 2022

Pemkab Karanganyar Telah Sampaikan Usulkan UMK 2022 ke Gubernur, Ini Besarannya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melalui Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM

Penulis: Agus Iswadi | Editor: Catur waskito Edy
agus iswadi
Para pekerja saat melakukan aksi di Kantor DPRD Karanganyar pada awal 2020 lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melalui Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM telah menyerahkan usulan penyesuaian UMK 2022 kepada Gubernur Jateng.

Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Martadi menyampaikan, dinas sebelumnya telah menyerahkan hasil rapat dewan pengupahan kepada Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada pekan lalu.

Dalam hasil rapat antara serikat pekerja, dewan pengupahan dan Apindo tersebut ada dua usulan penyesuaian UMK Karanganyar 2022. Pihak pemerintah dan Apindo mengusulkan sebesar Rp 2.064.313 atau sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Sedangkan pihak serikat mengusulkan UMK Karanganyar 2022 sebesar Rp 2.090.191.

"Pemkab sudah kirim usulan UMK 2022 ke Gubernur kemarin. Besarannya sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Selasa (23/11/2021).

Selanjutnya terkait penetapan UMK 2022 akan diumumkan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Jika dibandingkan dengan UMK 2021 sebesar Rp 2.054.040, usulan UMK 2022 dari Pemkab Karanganyar mengalami kenaikan Rp 10.273.

Ketua DPD KSPN Karanganyar, Haryanto menyampaikan, pihak serikat pekerja terus berupaya supaya UMK Karanganyar 2022 mengalami kenaikan.

"Kamis kita ke Gubernur menyampaikan usulan, pertama menyampaikan penolakan upah memakai PP 36 Tahun 2021 dan mengusulkan kenaikan 17 persen," ucapnya.

Dia menegaskan menolak perhitungan upah menggunakan PP 36 Tahun 2021. Lanjutnya, saat ini kebutuhan para pekerja bertambah di tengah situasi pandemi Covid-19. Baik itu keperluan membeli masker, hand sanitizer dan keperluan terkait protokol kesehatan lainnya. 

Oleh karena itu pihaknya mendorong supaya perhitungan upah menggunakan peraturan sebelumnya yakni PP 78 Tahun 2015 ditambah dengan kebutuhan pekerja di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

Sementara itu terkait struktur dan skala upah, lanjut Haryanto, akan berupaya supaya struktur dan skala upah diterapkan di tiap perusahaan di Karanganyar setelah UMK 2022 diumumkan secara resmi oleh Gubernur Jateng.

"Kepada para Ketua PUK (Pimpinan Unit Kerja) untuk bernegosiasi dengan perusahaan agar upah karyawan yang sudah di atas 1 tahun ada perhitungan tersendiri," ungkap Haryanto. (Ais).

Baca juga: Hendi Siapkan Rumah Sakit Untuk Pasien BPJS di Mijen Kota Semarang

Baca juga: Frank & co Luncurkan Koleksi Terbaru, Beads

Baca juga: Bupati Husien Yakin PPKM di Banyumas Akan Turun ke Level 1, Cakupan Vaksin Sudah Mencapai 70 Persen

Baca juga: Antisipasi Kecurangan Pilkades, Kajari Kudus Terjun Langsung ke Lapangan

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved