Breaking News:

Berita Nasional

Inilah Aturan Larangan Penggunaan Kendaraan Dinas yang Sering Dilanggar 

Untuk instansi pemerintah, baik yang digunakan PNS instansi pusat maupun Pemda, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne

Editor: m nur huda
Tribun Jateng/ Rifqi Gozali
Ilustrasi - Kendaraan dinas terparkir di kompleks Pendopo Kabupaten Kudus 

TRIBUNJATENG.COM - Sering dijumpai penggunaan kendaraan dinas atau mobil dinas instansi pemerintah disalahgunakan.

Sebagaimana ketentuan yang ada, kendaraan dinas harus dipergunakan untuk menunjang pekerjaan.

Namun terkadang, kendaraan dinas justru sering ditemui diparkiran pusat perbelanjaan, liburan keluarga, menjemput kerabat, hingga dipakai untuk mudik atau pulang kampung.

Untuk PNS, kendaraan dinas bisa dikenali dari pelat nomornya yang berwarna merah.

Untuk pejabat setingkat eselon di pemerintahan, kendaraan dinas juga terkadang ditemui dengan pelat hitam, namun dengan seri nomor polisi berakhiran RFS. 

Sementara untuk Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, pelat nomornya disesuaikan dengan instansinya masing-masing. 

Lalu bagaimana sebenarnya peraturan kendaraan dinas? 

Untuk instansi pemerintah, baik yang digunakan PNS instansi pusat maupun Pemda, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS.

Dalam Permenpan RB itu disebutkan, kendaraan dinas hanya boleh dipakai PNS untuk fasilitas yang menunjang kerja.

"Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi," tulis Permenpan RB Nomor 87 Tahun 2005.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved