Breaking News:

Uji Formil UU Cipta Kerja

Omnibus Law UU Cipta Kerja Rontok! Jalan Pintas Jokowi yang Abaikan Rambu-rambu (2)

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) murni merupakan gagasan Jokowi.

Editor: abduh imanulhaq
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Massa Aliansi Batang Bergerak menaiki teras gedung DPRD Kabupaten Batang memasang spanduk penolakan UU Cipta Kerja, Rabu (21/10/2020). 

Oleh: Cecep Burdansyah SH MH, Pengamat Hukum

KALAU kita ngebut di jalanan, biasanya melanggar rambu-rambu lalu-lintas. Sudah ngebut, biasanya cari jalan pintas lagi, agar cepat sampai di tujuan.

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) murni merupakan gagasan Jokowi. Omnibus Law diucapkan Jokowi saat dilantik sebagai presiden periode kedua, 20 Oktober 2019.

Baca juga: Omnibus Law UU Cipta Kerja Rontok! Ini Titik Lemahnya (1)

Omnibus Law merupakan metode dalam membuat peraturan perundangan. Menurut Black Law Dictionary, “omnibus” dimaknai sebagai relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes (Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9th edition, hlm. 1197).

Pengertian sederhananya, Omnibus Law itu menyelaraskan berbagai peraturan supaya tidak tumpang tindih lalu dimasukkan dalam satu keranjang.

Cecep Burdansyah
Cecep Burdansyah (IST)

Tujuan Jokowi ingin menyempurkan peraturan perundangan yang tumpang tindih, lalu disinkronkan demi mencapai tujuan strategis. Golnya kesejahteraan masyarakat, dengan memudahkan investasi yang bisa menyerap tenaga kerja. Sayangnya, Jokowi kurang sabar.

Dalam waktu lima bulan, tepatnya12 Februari 2020, draf RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah, rampung. RUU Cipta Kerja kemudian dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna.

Gejolak sosial muncul. Kaum buruh melakukan aksi unjuk rasa. Akhirnya pada 24 April 2020, Jokowi mengumumkan pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan khusus kluster ketenagakerjaan.

Selang 7 bulan, RUU dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai UU. Tok! Omnibus Law disahkan 5 Oktober 2020 tengah malam. Lalu disahkan oleh Presiden 2 November 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 November 2020 juga. Tercatat di Lembar Negara Tahun 2020 dengan Nomor: 245.

Jadi sejak pidato Jokowi pada 20 Oktober 2019, setahun kemudian 2 November 2020, Omnibus Law berlaku. Luar biasa. Padahal dari sisi materi, tingkat kerumitannya sangat tinggi. Seperti disebutkan dalam Bab II Pasal 4, UU ini mengatur sembilan klaster.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved