Breaking News:

Berita Jateng

Gandeng Kemenkumham, Ganjar Ingin Cetak Legal Drafter Andalan di Jateng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ingin memunculkan legal drafter atau perancang perundang-undangan terbaik dari Jawa Tengah

Penulis: m zaenal arifin | Editor: muslimah
Dok Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menandatangani MoU dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Asep Kurnia, di Badiklat Kumham Jawa Tengah, Kedungpane, Ngaliyan, Kota Semarang, kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ingin memunculkan legal drafter atau perancang perundang-undangan terbaik dari Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan itu, Ganjar melakukan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Badiklat Kumham) Jawa Tengah untuk menggelar pelatihan bagi calon-calon perancang perundang-undangan.

MoU dilakukan di Badiklat Kumham Jawa Tengah, Kedungpane, Ngaliyan, Kota Semarang, Senin (29/11/2021) kemarin. Hadir dalam acara itu Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham, Staff Ahli Menteri dan jajaran pejabat terkait.

"Sebenarnya ini tindak-lanjut pada saat dulu Pak Menteri meresmikan gedung ini. Waktu itu kita melihat potensinya bagus banget. Areanya luas gedungnya bagus.

Saat itu kita punya pikiran, musti ada kerjasama. Maka kita hadirkan dari Badan Diklat dan Biro Hukum untuk kita membuat pelatihan legal drafting," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, legal drafting di Indonesia hanya sedikit, yakni cuma 62. Untuk itu, diperlukan pelatihan-pelatihan agar muncul legal drafting yang baru.

"Maka kita kerjasama untuk membuat pelatihan bersama. Saya bayangkan Jawa Tengah saja, ada 35 kabupaten/kota ditambah provinsi jadinya 36. Itu kalau kita siapkan legal drafter yang bagus, maka ini akan membuat produk hukum yang lebih baik," ucapnya.

Selain itu lanjut dia, kerjasama itu bisa digunakan untuk menyiapkan desain-desain sosialisasi regulasi yang diharapkan. Jika terjadi peristiwa terkait hukum, daerah bisa menangani dengan baik.

"Misalnya tadi ada FGD yang bagus karena merespon putusan MK terhadap UU Cipta Kerja, daerah mesti apa, regulasinya bagaimana, turunan-turunannya seperti apa pada tingkat regulasi itu dan bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di atasnya seperti apa. Nah kerjasama ini mudah-mudahan dapat meningkatkan kapasitas yang ada di daerah," tambahnya.

Dengan kerjasama itu, daerah lanjut Ganjar memiliki legal drafter yang bisa lebih bagus dalam menyusun regulasi. Termasuk bagaimana sosialisasinya dan bagaimana memitigasinya.

"Sehingga mulai membuat naskah akademis, teknik perancangan sampai menyiapkan turunan aturan-aturan itu. Semua paham dan semua bisa," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin mengatakan, kerjasama ini merupakan momentum yang luar biasa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng.

Kerjasama itu bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi. 

"Dimana salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan," katanya.

Penandatangan MoU ini, katanya, juga merupakan pelaksanaan arahan Menkumham yang menginginkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk terus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan Pemerintah Daerah. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved