Breaking News:

Berita Ekonomi

Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Penerbit Sukuk Terbesar Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia sudah dikenal dunia sebagai penerbit sukuk terbesar secara global.

Editor: m nur huda
Kompas.com/Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).(BPMI Setpres) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia sudah dikenal dunia sebagai penerbit sukuk terbesar secara global.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan tujuan Indonesia untuk meningkatkan pangsa dan peranan ekonomi syariah dalam perekonomian dunia.

Dalam hal ini, Indonesia ingin menjadi produsen produk halal terbesar dunia.

"Kami mendukung munculnya instrumen keuangan syariah, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Indonesia selama ini sudah dikenal secara global sebagai issuance sovereign untuk sukuk yang terbesar," katanya, usai Rapat Pleno KNEKS, Selasa (30/11/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, penetrasi sukuk di dalam negeri juga meningkat signifikan. Hal itu terlihat dari jumlah investor pembeli yang melonjak saat pandemi covid-19.

Tak hanya itu, investor tersebut didominasi oleh investor milenial.

"Kita memiliki identifikasi investor, terutama kalangan milenial yang menjadi investor pemula untuk SBSN. Ini tentu akan sangat penting dalam memperdalam dan mengembangkan SBSN dan pasar keuangan syariah di Indonesia," jelasnya.

Tak hanya di instrumen investasi, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah juga memperdalam penetrasi syariah di semua lini, termasuk segmen UMKM. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021, Kementerian Keuangan memberikan tarif Rp 0 untuk sertifikasi produk halal kepada UMKM dengan syarat tertentu.

Sertifikasi halal gratis memiliki konsekuensi terhadap APBN. Ia berujar, APBN menggelontorkan sejumlah insentif untuk mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaksanakan sertifikasi nol rupiah.

"Sehingga mereka bisa membimbing maupun melaksanakan secara declare dari produk halal di level UMKM dengan tarif Rp 0. Jadi selain menetapkan Rp 0 untuk UMKM, kami juga memberikan dukungan APBN, sehingga sertifikasinya bisa dijalankan secara konsisten dan kredibel," terangnya.

Adapun, untuk mendukung pengembangan industri halal, pemerintah telah melaksanakan Rapat Pleno KNEKS yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rapat pleno dihadiri pimpinan kementerian atau lembaga yang menjadi anggota KNEKS.

Melalui rapat pleno, komite menyetujui 12 program prioritas yang akan berjalan hingga 2024. Sebanyak 12 program itu meliputi empat program pengembangan industri produk halal, dua program pengembangan jasa keuangan syariah, dua program keuangan sosial syariah, dan empat program pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved