Breaking News:

Berita Karanganyar

UMK Karanganyar 2022 Naik Sekitar Rp 10 Ribu

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.064.313.

Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Agus Iswadi
Ilustrasi. Para pekerja saat melakukan aksi di Kantor DPRD Karanganyar pada awal 2020 lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.064.313.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Adapun UMK Karanganyar 2022 mengalami kenaikan senilai Rp 10.273 jika dibandingkan dengan UMK Karanganyar 2021.

Dengan kenaikan tersebut, UMK Karanganyar 2022 masih tertinggi se-Solo Raya.

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Karanganyar, Martadi menyampaikan, kaitannya dengan UMK Karanganyar 2021 telah ditetapkan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Pihak dinas akan segera menyosialisasikan terkait UMK tersebut kepada Apindo dan serikat pekerja.

"Soal struktur dan skala upah itu kesepakatan antara perusahaan dengan serikat," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu (1/12/2021).

Apabila nantinya ada pekerja yang mendapati tidak kesesuaian terkait penerapan UMK Karanganyar 2022 dari pihak perusahaan, lanjutnya, pekerja dapat melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan.

Sementara itu, Ketua DPD KSPN Karanganyar, Haryanto menyayangkan sikap dari pemerintah pusat dan daerah yang menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 terkait penyesuaian UMK 2022.

Selanjutnya, pihaknya akan memperjuangkan supaya struktur dan skala upah benar-benar diterapkan kepada pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun.

"Kami akan memperjuangkan struktur dan skala upahnya. Namun akan kami pelajari dulu SK Gubernur khususnya diktum kedelapan," jelasnya.

Dalam surat Keputusan Gubernur diktum kedelapan menyebutkan perusahaan memberikan upah di atas upah minimun kabupaten/kota bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, ditetapkan melalui masing-masing perusahaan dengan berpedoman struktur dan skala upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28% dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97%.

Ketua Apindo Karanganyar, Edy Dharmawan mengatakan, UMK ini memang diperuntukkan bagi mereka yang baru bekerja.

Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah.

"Kalau mau jujur 2021 ini kan kondisi keuangan perusahaan secara umum belum pulih. Makanya nanti itu perusahaan secara bepartit akan rembukan. Yang penting semua bisa jalan, perusahaan bisa jalan, pekerja juga," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved