Breaking News:

Berita Purbalingga

Dorong Perbaikan Data, Bupati Tiwi Ingatkan Penyaluran Bansos di Purbalingga Sering Salah Sasaran

Forum Lintas Pelaku (FLP) selama pandemi Covid-19 tetap melaksanakan kegiatan pemantau ke desa-desa. 

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: moh anhar
Humas Pemkab Purbalingga
Forum Lintas Pelaku (FLP) Purbalingga saat bertemu dengan Bupati Tiwi, di ruang kerja Bupati, Rabu (1/12/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Forum Lintas Pelaku (FLP) selama pandemi Covid-19 tetap melaksanakan kegiatan pemantau ke desa-desa. 

Ada 4 sasaran yang dipantau diantaranya penanganan Covid-19 di desa/kelompok masyarakat, penyaluran berbagai jenis bantuan sosial (bansos), kegiatan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan UU Desa.

"Pengawasan pelaksanaan UU Desa antara lain meliputi mekanisme RAPBDes, Dana Desa (DD), pengisian perangkat desa dan kelembagaan desa," ujar ketua FLP Anas Sumarjo saat melaporkan kegiatan FLP di ruang kerja bupati, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Polisi Tutup Plaza Manahan Solo, Aksi Reuni 212 Pindah ke Gedung Umat Islam Solo Serengan

Baca juga: Mangkrak Puluhan Tahun, Pemkot Semarang Akan Bangun Lagi Padepokan Silat di Gunung Talang

Ia menjelaskan dari hasil monitoring, penggunaan Dana Desa (DD) sebanyak 8 persen sudah dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 di desa masing-masing. 

Sedangkan penyaluran bansos terdapat keluhan dari pemerintah desa, utamanya data sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sampai saat ini tidak pernah sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Masih dijumpai salah data, meskipun pihak pemerintah desa sudah berkali-kali memperbaiki kesalahannya," tuturnya dalam rilis kepada Tribunjateng.com.

Ditambahkan, dari hasil monitoring kegiatan fisik, karena kebijakan refocusing anggaran dana DD untuk kegiatan penanganan Covid-19, banyak kegiatan fisik yang dibatalkan atau tertunda penanganannya. 

Sementara hasil monitoring pengawasan Undang-Undang Desa, terdapat permasalahan berupa keterbatasan kapasitas perangkat desa di bidang IT, menyebabkan proses pencairan DD ada kendala keterlambatan.

Sementara Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menjelaskan, terkait data penerima bansos, Pemerintah Kabupaten Purbalingga hanya bisa mengusulkan, sedangkan yang menentukan dapat tidaknya bantuan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kita sudah mengusulkan mereka-mereka yang layak dibantu, tapi yang di approve oleh pemerintah pusat justru yang lain," katanya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved