Hakim Kabulkan Permintaan Sidang Offline Kasus Terorisme Munarman

untuk sidang selanjutnya terdakwa Munarman akan dihadirkan secara langsung ke PN Jakarta Timur.

Editor: Vito
Istimewa
Munarman saat ditangkap Densus 88 Selasa 27 April 2021. 

TRIBUNJATENG.COM,  JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memperingatkan terdakwa kasus dugaan keterlibatan dalam pembaiatan terorisme, Munarman, untuk dapat mematuhi prosedur persidangan secara offline alias luring sesuai dengan perjanjiannya.

Jika tidak patuh, Hakim menyatakan akan meninjau ulang pelaksanaan sidang secara offline itu, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali digelar online alias daring.

"Apabila pemohon melanggar apa yang dinyatakan dalam permohonan 1 Desember 2021, maka penetapan akan ditinjau kembali, dan persidangan secara online atau elektronik," kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, Rabu (8/12).

Adapun dalam perjanjian yang dilayangkan Munarman itu, pihaknya menyatakan akan menjaga protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak dan tidak berkerumun jika sidang digelar secara offline.

Hal itu mendapat persetujuan dari majelis hakim, sehingga untuk sidang selanjutnya terdakwa Munarman akan dihadirkan secara langsung ke PN Jakarta Timur.

"Bahwa persidangan secara offline akan berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan covid-19, yaitu menjaga jarak atau tidak berkerumun, menjaga kebersihan tangan, dan menggunakan masker," kata hakim.

Anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar membeberkan alasan pihaknya mengajukan permohonan sidang yang menjerat kliennya itu digelar secara offline.

Ia menyebut, permohonan itu berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana terdakwa berhak untuk hadir langsung di persidangan.

"Dari kami, sesuai dengan ketentuan KUHAP, terutama ketika nanti mengajukan barang bukti kan harus dilihat. Nah di 181 KUHAP itu harus jelas," ujarnya.

Tak hanya itu, Aziz menuturkan, sidang offline juga dapat memudahkan pihaknya untuk memantau atau meninjau jika nantinya dalam persidangan akan ditampilkan barang bukti.

Jika sidang digelar secara online, menurut dia, maka untuk membuktikan kebenaran materil akan sulit. Sebab, dia menambahkan, eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (Sekum FPI) itu memiliki gangguan dalam penglihatan jika terlalu lama melihat layar.

"Alhamdulillah majelis hakim memperhatikan hal tersebut, dan juga untuk efisiensi, kalau terhambat mundur lagi. Apalagi Pak Munarman ada hambatan kurang bisa melihat dengan jelas kalau lewat layar," jelasnya.

Aziz pun mengapresiasi penetapan yang diberikan Majelis Hakim yang telah mengabulkan permohonannya untuk menggelar sidang secara offline.

"Alhamdulillah, kami apresiasi majelis hakim karena mengabulkan sidang offline kami. Insyaallah pekan depan resmi offline," ucapnya.

Aziz juga menyatakan, permohonan pihaknya agar jaksa penuntut umum (JPU) menyerahkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi juga akan dilengkapi. (Tribun Network)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved