Breaking News:

Berita Sragen

Kabupaten Sragen Disinggung Bisa Jadi Kabupaten Inklusi, Ini Respon Bupati Yuni

Sragen disinggung bisa jadi kabupaten inklusi oleh Wakil Ketua SOIna Provinsi Jateng.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG/MAHFIRA PUTRI MAULANI
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati ditemui di DPRD Sragen, Kamis (25/11/2021) 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Kabupaten Sragen disinggung bisa menjadi kabupaten inklusi oleh Wakil Ketua SOIna Provinsi Jawa Tengah, Fatma Ningrum usai pelantikan pengurus SOIna Sragen kemarin.

Pelantikan Pengurus SOIna Sragen oleh Wakil Ketua SOIna Jawa Tengah, Fatmaningrum di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin (6/12/2021).
Pelantikan Pengurus SOIna Sragen oleh Wakil Ketua SOIna Jawa Tengah, Fatmaningrum di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin (6/12/2021). (Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani)

Fatma, sapaan akrabnya, menilai perhatian Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati sangat responsif terhadap apa yang dilakukan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sragen.

Mendapatkan pujian tersebut, Bupati Yuni mengaku akan mempelajari terlebih dahulu apa saja prasyarat kabupaten dinyatakan menjadi Kabupaten Inklusi.

"Kita pelajari dulu prasyaratnya karena yang mendeklair kalau kabupaten inklusi saya tidak bisa dilakukan kita sendiri, biar provinsi yang mengukuhkan," jawab Bupati.

Namun, apabila adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) hingga adanya autis center Yuni mengaku siap. Termasuk di sekolah tentu harus menjadi sekolah inklusi.

Bupati mengaku harus ada pilot project atau percobaan sekolah inklusi dimana di Jawa Tengah saat ini baru di Kabupaten Boyolali dan Semarang.

Ketua SOIna Sragen, Tatag Prabawanto mengaku Kabupaten Sragen sebenarnya sudah masuk kabupaten inklusi secara tidak langsung, bahkan sejak beberapa tahun lalu.

Sementara itu, Fatma Ningrum Wakil Ketua Provinsi Jawa Tengah mengatakan yang terpenting kabupaten inklusi ialah adanya komitmen kepala daerah terhadap disabilitas.

"Sangat respon sekali ibu bupati Sragen. Nanti juga sekolah-sekolah SD,SMP saya harapkan sudah menerima anak-anak disabilitas karena di undang-undang disabilitas UU No. 8 2016 bagaimana pendidikan dan kesehatan saat disabilitas periksa di puskesmas diutamakan," terangnya.

Untuk deklarasi, Fatma mengaku sebenarnya kabupaten bisa mendeklarasikan sendiri. Namun kebijakan-kebijakan harus sudah konsen kepada disabilitas.

"Respon disabilitas tidak hanya per orangnya, namun juga sarana dan prasarana. Misal di gedung adakah jalan untuk anak disabilitas? itu harus dibangun bersama oleh pemangku kebijakan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved