Berita Semarang
Perbedaan Kuliah di Politeknik PU dengan Jurusan Teknik Konstruksi Sipil pada Perguruan Tinggi Lain
Kementerian PUPR memiliki PTN yang dibuka pada 2019 di Tembalang, Semarang.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki perguruan tinggi negeri atau PTN yang dibuka pada 2019 di Tembalang, Semarang.
Adalah Politeknik Pekerjaan Umum (PU) yang dibuka untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil.
Terutama, dalam menghadapi tantangan global maupun tantangan nasional pada bidang pekerjaan umum.
Pembelajaran yang diberikan pada politeknik negeri ini, disebut lebih spesifik pada bidang konstruksi bangunan infrastruktur. Terutama pada teknologi konstruksi.
Direktur Politeknik PU, Prof Indratmo Soekarno mengatakan, Politeknik PU memiliki kekhasan atau spesialis dibandingkan dengan politeknik atau universitas lain.
"Kami fokus pada metode konstruksi dan teknologi konstruksi. Kalau bicara masalah bahan, kita kalah dengan universitas lain yang memiliki riset kuat. Namun, untuk metode konstruksi, kami bisa leading karena mempunyai peralatan, laboratorium, workshop dengan perlengkapan lengkap," kata Prof Indratmo di sela seminar nasional, Rabu (8/12/2021).
Perlengkapan lengkap yang dimaksud misalnya memiliki alat peraga konstruksi asli dengan skala 1:1, mirip yang digunakan di lapangan. Contohnya, jembatan bailey, jembatan gantung, building scanner dan sebagainya.
"Kami memiliki teknologi konstruksi terkini yang biayanya tidak murah. Alat-alat yang ada memang sesuai situasi ril di lapangan yang dipakai dunia industri," jelasnya.
Selain itu, praktisi, misalnya dari kontraktor didatangkan untuk memberikan kuliah. Lantaran sekolah vokasi, Politeknik PU menerapkan pembelajaran praktik lebih banyak dibandingkan teori di ruang kelas.
Kerja praktik di perusahaan selama enam bulan memastikan mahasiswa memiliki pengalaman yang nyata sesuai keadaan di lapangan atau pada dunia usaha dan dunia industri.
Tidak melulu terkait teknis. Mahasiswa juga memperoleh materi tentang peraturan dan aturan hukum terkait pekerjaan umum.
"Ada peraturan tentang PU yang harus dipelajari. Sehingga mahasiswa tidak kaget saat di lapangan karena sudah tahu aturan. Juga masalah kontrak, hukum kontrak. Para dosen juga diambil dari mantan PPK (pejabat pembuat komitmen) yang tahu persis kesulitan sebagai penyelenggara kaitannya dengan aturan," ucapnya.
Lulusan juga akan mendapatkan sertifikasi profesi level terampil, kompetensi lulusan sesuai kebutuhan di lapangan, kerja praktik, workshop dan laboratorium (peralatan sesuai yang digunakan di lapangan).
Kemudian menerapkan kurikulum mata kuliah khusus yang tidak diajarkan di politeknik lain dan keterlibatan industri konstruksi (BUMN) secara langsung pada proses pembelajaran. (*)