Breaking News:

95 Persen Bidang Tanah di Kota Pekalongan Sudah Bersertifikat

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Pekalongan mencatat, hingga akhir tahun 2021 tanah yang sudah bersertifikat di Kota Batik sudah 95 persen.

Pemkot Pekalongan
Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di ruang Amarta Setda Kota Pekalongan. 

 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Pekalongan mencatat, hingga akhir tahun 2021 tanah yang sudah bersertifikat di Kota Batik sudah 95 persen.


Kepala BPN Kota Pekalongan Retna Kustiyah menjelaskan, pada tahun 2021 kantor pertanahan Kota Pekalongan oleh Pemerintah Pusat diberikan target sejumlah 3.145 bidang tanah yang telah terealisasi semuanya dan akan diserahkan sertifikat secara bertahap,


"Saat ini kami menyerahkan secara simbolis sejumlah 2.104 sertfikat yang terdiri dari 650 aset pemkot, 6 wakaf bidang, dan milik warga perorangan sebanyak 1.448, lalu sisanya diserahkan secara bertahap," kata Kepala BPN Kota Pekalongan Retna Kustiyah, Kamis (16/12/2021).


Selain itu, BPN mendapatkan hibah dari Pemkot Pekalongan terhadap pendataan per bidang di 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara. Sehingga, di kecamatan tersebut secara pendataan sudah lengkap di tahun 2021.


Pihaknya menjelaskan, saat ini sudah 95% bidang tanah di Kota Pekalongan sudah bersertifikat. Menurutnya, kegiatan pendaftaran tanah PTSL pada saat ini tidak hanya terhenti di tahun 2021, namun akan berlanjut di tahun 2022 mendatang dimana BPN mendapatkan target sebanyak 2.500 bidang tanah yang harus didaftarkan PTSL.

 

"Tinggal 5 % saja yang belum bersertifikat. Dari BPN kalau tidak dibantu instansi terkait seperti Pemkot, kelurahan, dan lain-lain sangat kesulitan mencari data 5 %. Sehingga, kami harapkan di tahun 2024 bersertifikat sehingga Kota Pekalongan bisa menjadi kota lengkap berbasis bidang," jelasnya.


Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan sebanyak 2.104 sertifikat yang diserahkan ini baik, sertifikat aset Pemkot Pekalongan maupun sertifikat warga.


Menurut Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan untuk aset pemerintah, pihaknya sebelumnya sudah koordinasi terus dengan KPK tentang aset-aset pemerintah, agar jangan sampai lepas dan diserobot mafia tanah, dan sebagainya yang dialihkan ke pihak ketiga atau orang lain.


"Alhamdulillah kami apresiasi program PTSL tahun 2021 ini, sudah selesai baik untuk sertifikat bidang warga maupun aset pemerintah. Untuk warga, saya berpesan untuk bijak dan hati-hati dalam menyimpan sertifikat yang sudah diserahkan ini. Jangan mudah percaya kepada siapapun, walaupun dari pihak keluarga. Sertifikat ini harus disimpan betul-betul dengan rapi," kata Aaf.


Aaf mendorong jajaran kelurahan dan kecamatan untuk menyukseskan program PTSL di Kota Pekalongan, karena hal ini menyangkut aset hak masyarakat atas tanah dimana kelurahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.


"Kami juga koordinasi terus dengan kecamatan dan kelurahan, untuk mendata bidang tanah warga mana saja yang belum masuk program PTSL ini. Alhamdulillah, di Kota Pekalongan sudah 95%, angka ini sangat tinggi menurut saya tinggal kekurangan 5 % yang belum sembari berjalan, semoga di tahun 2022-2023 semuanya bisa selesai," harapannya. (Dro)

 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved