Kim Jong Un Eksekusi 7 Orang di Depan Umum karena Nonton Video K-Pop, Keluarga Dipaksa Menyaksikan

"Kami biasanya melihat tindakan keras ketika ada lebih banyak kesulitan dalam negeri (Korea Utara) daripada biasanya."

Kim gagal mendapatkan keringanan sanksi yang diinginkan dari pembicaraan nuklir dengan AS, dan hanya ada sedikit atau tidak ada gerakan dalam hal memulai kembali negosiasi di bawah pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Namun, pemimpin Korea Utara tidak mungkin melihat adanya gerakan di bidang sanksi, kecuali jika dia mengambil langkah-langkah substantif menuju denuklirisasi, seperti meninggalkan semua kegiatan pengayaan nuklir dan mengizinkan inspektur masuk ke negara itu.

AS Jumat lalu (10/12/2021) menjatuhkan sanksi baru pada orang dan entitas yang terkait dengan Korea Utara - yang pertama ditujukan ke negara itu selama era Biden - atas pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam komentarnya selama perjalanan ke Asia Tenggara minggu ini mengatakan bahwa AS mencari "diplomasi yang serius dan berkelanjutan" dengan Korea Utara.

Dia menggarisbawahi bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea tetap menjadi "tujuan akhir" Washington.

"Kami akan bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir DPRK (Korea Utara) melalui pendekatan praktis yang terkalibrasi, sambil juga memperkuat pencegahan kami yang diperluas," kata Blinken.

Park Won Gon, seorang profesor studi Korea Utara di Universitas Ewha Womans Seoul, baru-baru ini mengatakan kepada NPR bahwa kesengsaraan ekonomi Korea Utara dapat menimbulkan masalah bagi rezimnya dalam jangka panjang.

“Program senjata nuklir, ekonomi dan stabilitas rezim semuanya saling berhubungan. Jika masalah nuklir tidak diselesaikan, ekonomi tidak menjadi lebih baik, dan itu membuka kemungkinan keresahan dan kebingungan di masyarakat Korea Utara," ucap Park. (Kompas.com)