Kemenkumham Jateng Komitmen Jaga Kelancaran Nataru

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah menggelar apel siaga persiapan menghadapi perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di halaman Kantor Wilayah, Senin (20/12/2021).

Melalui apel siaga itu, jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah berkomitmen untuk menjaga kelancaran serta antisipasi potensi gangguan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal itu ditandai dengan deklarasi yang berisi 3 butir komitmen. Yaitu mempertahankan keutuhan NKRI, menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta kedamaian perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 jajaran Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Jawa Tengah, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin yang menjadi pemimpin apel, mengungkapkan bagaimana penerapan butir deklarasi itu. Dia meminta seluruh Kepala UPT untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya gangguan keamanan.

"Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga dengan sebaik-baiknya supaya kejadian negatif itu tidak muncul apalagi dalam situasi Natal dan Tahun Baru," katanya.

Yuspahruddin menerangkan, sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya menjaga keamanan sekaligus menegakkan toleransi beragama di masa Nataru.

"Toleransi dalam batas hal yang tidak melanggar SOP. Saya berharap kita semua untuk selalu menjaga toleransi dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Yuspahruddin juga melarang kepada seluruh Kepala UPT untuk cuti selama liburan Natal dan Tahun Baru serta harus selalu berada di UPT masing-masing, termasuk juga para seluruh pegawainya. Dia juga melarang pengeluaran WBP tanpa prosedur.

"Semua pengeluaran harus dengan prosedur yang jelas. Selanjutnya kurangi pengeluaran WBP yang kerja di luar," perintahnya.

Hal lain, Yuspahruddin mengintruksikan untuk melakukan pemeriksaan bangunan UPT dan selalu melakukan penggeledahan sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan.

"Laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan menyumbangkan masalah baru kepada Kementerian Hukum dan HAM, kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan imigrasi, dan jangan memberi masalah baru kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah," pesannya.

Apel siaga tersebut diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan para Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, serta seluruh Kepala UPT se Jawa Tengah. (Nal)