Breaking News:

Berita Semarang

PGRI Desak Pemerintah Tambah Afirmasi Seleksi PPPK Tahap Kedua, Masa Kerja Harus Diperhitungkan

Pengurus PGRI meminta agar pemerintah menambah nilai afirmasi kepada guru honorer.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: sujarwo
TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar pemerintah menambah nilai afirmasi kepada guru honorer dalam seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN-PPPK).

Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jateng, Muhdi menuturkan pemerintah harus menambah afirmasi dengan memprioritaskan guru honorer yang sudah mengabdi lama.

"Sebelumnya, afirmasi yang ada hanya usia. Untuk seleksi PPPK tahap kedua mendatang, kami minta ada perubahan, terutama dari segi masa kerja atau lamanya pengabdian," kata Muhdi, Minggu (26/12/2021).

Menurutnya, usia guru honorer dan masa kerja kerap tidak berkorelasi. Karena itu, lamanya pengabdian dan usia masing-masing mendapatkan afirmasi.

Ada guru yang menjadi guru honorer atau mengabdi di satu sekolah pada usia cukup tua, misalnya usia 30 tahun ke atas.

Ada juga yang setelah lulus kuliah langsung menjadi guru honorer dan sudah mengabdi puluhan tahun.

"Afirmasi tidak hanya sebatas umur dan status, tapi juga harus diperhitungkan masa kerja. Umur tidak berkolerasi secara langsung dengan masa kerj," tandasnya.

Ia berharap pada rekrutmen PPPK tahap kedua mendatang, ada banyak pembenahan.

Baik dari segi afirmasi, formasi, maupun teknis saat tes seleksi.

Dari segi formasi, kata dia, pemerintah daerah belum sepenuhnya mengusulkan jumlah kekurangan guru yang ada di daerahnya.

Karenanya, janji pemerintah pusat mengangkat 1 juta guru lewat mekanisme PPPK tidak terealisasi karena pemerintah daerah tidak mengusulkan jumlah kekurangan guru sebenarnya.

"Soal hal tersebut, kami kira ada misleading terkait siapa yang membayar (menggaji) para guru PPPK ini. Pemerintah pusat harus menegaskan bahwa honor guru PPPK dari APBN, bukan daerah," tegasnya.

Kemudian, terkai tekni, kata dia, banyak guru honorer yang tidak menerima pemberitahuan terkait lokasi tes hingga hari pelaksanaan. Serta masih banyak masalah lagi yang perlu dibenahi. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved