Breaking News:

Pemerintah Resmi Terbitkan PMK Tax Amnesty Jilid II

banyak manfaat yang akan diperoleh WP, di antaranya terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data.

Editor: Vito
GOOGLE
Tax Amnesty 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan beleid aturan pelaksanaan untuk tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

PPS akan berlaku per 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Agenda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Beleid ini diundangkan per 23 Desember 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor mengharapkan Wajib Pajak (WP) dapat mengikuti PPS, karena program ini memiliki banyak manfaat untuk WP.

Menurut dia, PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Neilmaldrin menuturkan, banyak manfaat yang akan diperoleh WP, di antaranya terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data.

Dalam hal ini, data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

"PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP,” jelasnya, Senin (27/12). (Kontan.co.id/Yusuf Imam Santoso)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved