Breaking News:

Subsisi Energi hingga November 2021 Capai Rp 102,5 Triliun

Realisasi penyerapan subsidi energi hingga November 2021 mencapai Rp 102,5 triliun,naik 15,7 persen dari periode sama 2020 senilai Rp 88,6 triliun.

Editor: Vito
istimewa
ilustrasi - elpiji bersubsidi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Realisasi penyerapan subsidi energi hingga November 2021 telah mencapai Rp 102,5 triliun, atau setara dengan 92,7 persen dari pagu anggaran tahun ini.

Realisasi subsidi energi itu naik 15,7 persen dari periode sama tahun lalu senilai Rp 88,6 triliun.

“Penyebabnya karena kenaikan konsumsi barang-barang yang yang disubsidi pemerintah dan meningkatnya harga minyak dan gas. Rakyat terlindungi, namun APBN harus memikul bebannya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (27/12).

Pemerintah belum memberikan data rinci penyaluran subsidi energi sampai November 2021.

Namun, data hingga Oktober 2021, realisasi subsidi energi terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar dan minyak tanah mencapai 13,13 juta kilo liter (kl), atau naik 10,2 persen dari periode sama tahun lalu sebanyak 11,91 juta kl.

Selain itu, subsidi elpiji tabung 3 kg tercatat mencapai 6,18 juta ton, naik 4,9 persen dari periode sama 2020 sebesar 5,89 juta ton.

Lalu, untuk pelanggan listrik bersubsidi hingga Oktober 2021 tercatat sebanyak 38,10 juta pelanggan, atau meningkat 3,4 persen dari periode sama 2020 sebanyak 36,83 juta pelanggan.

Sementara, volume konsumsi listrik bersubsidi hingga Oktober 2021 tercatat sebesar 52,20 Tera Watt hour (TWh), naik 2,7 persen dari periode sama 2020 sebesar 50,83 TWh.

"Realisasi subsidi energi tersebut termasuk realisasi diskon listrik untuk rumah tangga dan para penggiat UMKM senilai Rp 8,1 triliun," jelas Sri Mulyani.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran, Yayan Satyaki menuturkan, prospek subsidi energi di akhir tahun akan cenderung lebih meningkat jika di Desember ini tidak ada kebijakan PPKM.

“Kita ketahui bahwa subsidi energi ini memang terus naik, sedangkan pendapatan negara dan daya beli masyarakat relatif turun. Meski sudah membaik, tetapi belum mampu mengompensasi ekonomi yang hilang akibat pandemi. Sehingga, pemulihan ekonomi pada saat ini masih jauh dari ekonomi rebound,” terangnya, kepada Kontan.co.id, Senin (27/12).

Ia menilai, prospek subsidi energi di 2022 masih dalam ketidakpastian. Hal itu karena adanya varian omicron covid-19, di mana kebijakan pemerintah untuk menghadapi varian ini dinilai masih belum jelas.

Sebab, Yayan berujar, saat ini pemerintah masih fokus untuk menggenjot sektor riil yang sudah babak belur di kuartal III/2021 dengan penurunan 50 persen dibandingkan dengan kuartal II.

Akan tetapi, ia melihat peluang pertumbuhan ekonomi akan membaik pada 2022. Bisa dimungkinkan jika tidak ada PPKM Level 4 maupun 3, pertumbuhan ekonomi akan terus pulih.

“Mudah-mudahan pada kuartal I/2022, kondisi sudah mulai positif sebagai tabungan pemulihan seperti kondisi pada kuartal II/2021. Oleh sebab itu, kita harus menjaga momentum agar pandemi tidak menyebar menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi,” imbuhnya. (Kontan.co.id/Siti Masitoh)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved