Breaking News:

Berita Banjarnegara

Tingginya Angka ODGJ di Tengah Minimnya Kapasitas Panti di Jateng

Angka Orang dengan Gangguan Jiwa di Jateng, termasuk di Banjarnegara cukup banyak.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Khoirul muzaki
Kebersamaan pengurus dan penerima manfaat di Panti Pamardi Raharjo, Bawang, Banjarnegara. 

TRIBUNBANYUMAS. COM, BANJARNEGARA - Angka Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jawa Tengah, termasuk di Banjarnegara cukup banyak. Bahkan, angka itu meningkat selama Pandemi Covid 19 atau dua tahun terakhir ini.  

Sementara keberadaan panti rehabitasi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang khusus menampung ODGJ terbatas.  Padahal, banyak ODGJ, baik yang tinggal di rumah atau gelandangan butuh perhatian dari pemerintah. 

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Banjarnegara Sri Winarni mengaku pihaknya sering menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk ODGJ

Khusus ODGJ tak beridentitas, butuh perhatian lebih ekstra. Pihaknya sulit mengembalikan mereka ke keluarga karena identitas tak jelas. Mereka juga sulit ditanyai karena hilang ingatan. 

Pihaknya biasa menitipkan ODGJ ke panti milik Pemprov usai mendapatkan perawatan medis. Masalahnya, kapasitas panti yang menampung ODGJ terbatas. Di Panti Pamardi Raharjo Banjarnegara misalnya, hanya mampu menampung 50 penerima manfaat. 

Di Panti Rehabilltasi Sosial Pemalang pun sama kondisinya. Pihaknya seringkali harus mengantre untuk memasukkan eks ODGJ ke panti. 

“Daftar tunggu sampai 5 atau 6 orang," katanya.

Sembari menunggu ada kamar kosong di panti, eks ODGJ tinggal di rumah singgah yang menyatu dengan kantor Dinsos PPPA Banjarnegara. Seorang ODGJ tanpa identitas bahkan pernah tinggal sampai 15 hari di rumah singgah karena tak kunjung diketahui keluarganya. 

Keterbatasan kapasitas panti ini menjadi kendala tersendiri mengingat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya ODGJ populasinya semakin banyak. Sementara Pemerintah Kabupaten tidak bisa mendirikan Panti Rehabilitasi Sosial mengingat kewenangan itu ada di Pemerintah Provinsi. 

Karena itu, ia  berharap ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diinisiasi masyarakat atau swasta untuk menampung dan merehabilitasi ODGJ. Ini bisa membantu pihaknya menangani ODGJ ketika panti milik pemerintah sudah penuh. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved