Breaking News:

Berita Pendidikan

Aturan Kependidikan Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Sinkron, Ratusan Calon Kepsek Tak Bisa Diangkat

Adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berimbas pada tertundanya pengangkatan kepala sekolah.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: moh anhar
Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto
Ketua PGRI Jateng, Muhdi 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berimbas pada tertundanya pengangkatan kepala sekolah.

Sehingga, ratusan sekolah diisi pelaksana tugas (plt) kepala sekolah.

Calon kepala sekolah (cakasek) yang merupakan guru senior dan sudah lolos tes belum bisa diangkat karena belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang disyaratkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Libur Nataru Berakhir, Arus Lalu Lintas di Gerbang Tol Kalikangkung Meningkat 37 Persen

Baca juga: Serunya Sepedaan Keliling Kota Semarang Pakai Baju Pantai, Berakhir Nyebur di Kolam Renang

"Ada permasalahan aturan dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron. Pusat minta ada diklat, daerah tidak menyelenggarakan. Pusat minta kuota sekian untuk PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), daerah tidak mengusulkan. Ini yang harus dibenahi," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Muhdi, Minggu (2/1/2022).

Menurutnya, tidak harmonisnya aturan pemerintah daerah dan pusat kerap terjadi di dunia pendidikan.

Persoalan tersebut terjadi di sejumlah daerah di Jateng.

Terakhir, di Brebes ada ratusan cakasek tidak bisa menerima surat pengangkatan karena terganjal masalah tersebut.

Muhdi menegaskan kebijakan pemerintah terkait kepala sekolah juga ada permasalahan. Yakni aturan terkait kepala sekolah harus dari guru penggerak.

"Guru penggerak belum banyak, payung hukum aturan ini juga tidak ada," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Komisi X membidangi pendidikan.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Brebes, Tegal, Kota Tegal ini menuturkan, di Brebes ada 219 calon kepala sekolah yang sudah lulus seleksi kepala sekolah.

"Total ada 399 guru di Brebes yang mengikuti seleksi. 219 orang lolos tapi mereka tidak bisa atau rentan tidak dilantik," terangnya.

Baca juga: Mobil Dijual Motor Baru dan Bekas Semarang Murah Berkualitas Minggu 2 Januari 2022

Baca juga: Kecelakaan Tiga Kendaraan Terjadi di Padamara Purbalingga, Dua Pemotor Luka-luka

Namun demikian, pihaknya juga telah melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat. Ada solusi yang diberikan, cakasek akan tetap menerima surat pengangkatan dan setelah itu mereka akan menjalani diklat.

Menurutnya, tidak hanya Brebes yang mengalami hal serupa. Kepala daerah, kata dia, harus menyediakan anggaran untuk diklat kepala sekolah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved