Breaking News:

Pemerintah Larang Ekspor Batubara, Devisa Miliaran Dollar bakal Hilang

pelarangan ekspor batubara itu akan berlaku hingga 31 Januari 2022, menyusul kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik

Editor: Vito
BANJARMASIN POST
ilustrasi - Tongkang mengangkut batubara di Muara Sungai Barito 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor mulai 1 Januari 2022.

Hal ini dilakukan menyusul kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara itu akan berlaku hingga 31 Januari 2022.

Dengan pelarangan ekspor selama 1 bulan ini, pasar batubara global bakal terganggu, mengingat Indonesia merupakan pengekspor batubara termal terbesar di dunia, dengan jumlah ekspor sekitar 400 juta ton pada 2020. Pelanggan terbesar Indonesia adalah China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Selama ini, batubara merupakan satu komoditas sumber daya alam andalan ekspor Indonesia. Komoditas batubara menjadi andalan penerimaan ekspor selain minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Misalnya volume ekspor batubara Indonesia pada Januari 2020 yang lalu mencapai 32,01 juta ton. Sementara pada tahun lalu, yakni Januari 2021, volume ekspor batubara Indonesia mencapai 28,96 juta ton.

Dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp 14.269/dollar AS pada 31 Desember 2021, dan volume ekspor Januari 2020 dan Januari 2021, maka nilai ekspor batubara Indonesia bisa mencapai kisaran Rp 66,02 triliun sampai Rp 72,96 triliun.

"Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah. Sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional," ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam surat tersebut, dikutip Sabtu (1/1).

Surat yang ditandatangani 31 Desember tersebut akan dievaluasi dan dikaji ulang berdasarkan realisasi stok stok batubara untuk pembangkit listrik PLN dan IPP. Keputusan ini merupakan jawaban dari kekhawatiran PLN terkait dengan krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN dan IPP.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia melakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), di mana perusahaan batubara harus memasok 25 persen dari produksi tahunan ke PLN.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, melayangkan surat kepada Kementerian ESDM tanggal 31 Desember 2021. Surat itu menyampaikan kondisi pasokan batubara saat ini krisis, dan ketersediaan batubara sangat rendah, sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang isa berdampak pada sistem kelistrikan nasional.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat merespon permintaan Kementerian ESDM untuk menutup pintu ekspor batubara di seluruh pelabuhan di Indonesia.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Arif Toha menyebut, pelarangan sementara pengapalan ekspor muatan batubara tersebut tertuang dalam surat dengan Nomor UM.006/25/20/DA-2021.

"Surat ini ditujukan kepada para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan para Direktur Utama Perusahaan Nasional Keagenan Kapal," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (2/1). (Kontan.co.id/Tribunnews.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved