Kazakhstan Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Demonstrasi besar-besaran

Kondisi darurat akan diterapkan hingga 19 Januari, dengan pembatasan pergerakan, termasuk transportasi, diterapkan di tiga kota besar dan 14 wilayah.

Editor: Vito
AFP
Pengunjuk rasa mengepung gedung administrasi dan kantor wali kota di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, Rabu (5/1). Demonstrasi besar yang dipicu kenaikan kenaikan harga energi di negara Asia Tengah berakhir lepas kendali dengan terjadinya kerusuhan. 

TRIBUNJATENG.COM, ALMATY - Kerusuhan pecah di kota-kota di seluruh Kazakhstan pada Rabu (6/1), ketika ribuan orang dengan marah memprotes kenaikan harga bahan bakar yang tajam, dan memicu pengunduran diri pemerintah negara Asia Tengah itu.

Saluran berita di Kazakhstan, Khabar-24, melaporkan keadaan darurat telah diberlakukan di seluruh negeri. Sementara pengunjuk rasa mulai menerobos bandara di kota terbesar negara itu, Almaty.

Kondisi darurat akan diterapkan hingga 19 Januari, dengan kantor berita mengatakan, pembatasan pergerakan, termasuk transportasi, diterapkan di tiga kota besar dan 14 wilayah.

"Di tiga kota, pejabat pemerintah setempat diserang, bangunan dirusak, dan batu, tongkat, gas, merica, hingga bom molotov digunakan," menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan.

Akibat penerapan kondisi darurat itu, sorang jurnalis di Almaty mengatakan kepada CNN, bahwa mereka mengalami pemadaman internet, dan lampu tampak padam di gedung-gedung di dekat kediaman Presiden dan kantor wali kota.

Adapun, demonstrasi besar-besaran itu tersulut ketika pemerintah mencabut kontrol harga pada bahan bakar gas cair (LPG) pada awal tahun, menurut laporan Reuters.

Padahal, banyak orang Kazakh telah mengubah mobil mereka untuk menggunakan bahan bakar jenis itu, karena biayanya yang rendah.

Ribuan warga yang marah kemudian menyerbu bangunan pemerintah dan menjarah toko.

Akibat demo besar-besaran ini, kabinet pimpinan Perdana Menteri Kazakhstan, Askar Mamin, mengundurkan diri secara massal pada Rabu (5/1).

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengadakan pertemuan tentang situasi sosial-politik dan sosial-ekonomi yang sulit berkembang di negara itu, menurut sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs web kepresidenan Rabu (5/1).

Perdana Menteri Kazakhstan, Askar Mamin mengundurkan diri di tengah protes. Alikhan Smailov telah ditunjuk sebagai penjabat perdana menteri, dan anggota pemerintah akan terus menjabat sampai pembentukan kabinet baru, tambah pernyataan itu.

Presiden Kazakhstan menyatakan, sejumlah tindakan yang bertujuan untuk menyetabilkan situasi sosial-ekonomi telah dilakukan.

Itu termasuk peraturan pemerintah tentang harga bahan bakar untuk jangka waktu 180 hari, moratorium kenaikan tarif utilitas untuk penduduk pada periode yang sama, dan pertimbangan subsidi sewa untuk segmen populasi yang rentan.

Pada Selasa (4/1) malam, Tokayev mengatakan di akun Twitter resminya, bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan harga LPG di wilayah Mangistau menjadi 50 tenge (0,11 dollar AS setara Rp 1.500-an) per liter untuk memastikan stabilitas di negara itu.

Kazakhstan yang kaya minyak, negara terbesar kesembilan di dunia berdasarkan daratan, telah menarik investasi asing dan mempertahankan ekonomi yang kuat sejak kemerdekaannya.

Tetapi metode pemerintahan otokratisnya kadang-kadang memicu kekhawatiran internasional, dengan pihak berwenang menindak keras protes, menurut kepada kelompok hak global. (Kompas.com/CNNIndonesia.com)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved