Breaking News:

Berita Video

Video Warga Blora Demo Tuntut Pembatalan Tes Perangkat Desa

Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Yohanes Avilla Agus Awanto sebut akan berikan 4 point.

Penulis: ahmad mustakim | Editor: abduh imanulhaq

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Berikut ini video warga Blora demo tuntut pembatalan tes perangkat desa.

Usai puluhan warga melakukan demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Blora menuntut pembatalan pelaksanaan tes perangkat desa (Perades) di kabupaten Blora, Kepala Kejaksaan Negeri Blora ikut bicara dalam hal ini. 

Aksi massa yang menamakan diri Pemantau Keuangan Negara (PKN) ini sendiri bergerak berawal dari Lapangan Kridosono yang dilanjut di depan kantor Kejaksaan Negeri Blora dengan kawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. 

Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Yohanes Avilla Agus Awanto mengatakan akan memberikan 4 point yang penting sebagai tuntutan aspirasi peserta demo setelah perwakilan 5 orang peserta melakukan audiensi dengan pihaknya. 

"Nanti kita akan pelajari dan akan kita cermati, sebagaimana, tetapi, saya tidak jauh dari sini. Apa yang menjadi orasi temen-temen. Tentu saja kami akan mengambil langkah dengan kewenangan, dan tidak akan melampaui ekspektasi, kewenangan saya," ucap Kajari pada Selasa (04/01/2022). 

Menurutnya, kalaupun toh carut marutnya perangkat desa ini berjalan tidak transparan maka pihaknya akan langsung memberikan saran pada pemerintah daerah dalam hal ini Bupatim

"Tentunya saya diminta atau tidak diminta, akan memberikan saran ke Bupati termasuk yang akan disampaikan bawahan secara hierarki pemda untuk dibenahi, dievaluasi secara mendasar, bahwa perades ini akan berjalan dengan transparan. Sampai mana langkah-langkah yang telah dilakukan," terang Kajari. 

Kajari menuturkan dari orasi tersebut dirinya mendengar tadi syarat komputer masih ada tahap-tahap yang lainnya. Dirinya mengaku juga belum mendengar, apakah pihak ketiga itu dimana saja. 

"Tetapi pada kesempatan saya memberikan pengarahan pada semua kepala desa OPD kumpul saya telah pihak ketiga tidak akan menyatakan dikotomi antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN)," terang Kajari. 

Dikatakannya, untuk pihak ketiga diharapkan yang mempunyai pengalaman, kualifikasi telah pernah membantu, hal yang serupa terkait perades. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved