Breaking News:

Berita Kudus

Pendapatan Pajak Daerah di Kudus Pada 2021 Berhasil Lampaui Target

Pendapatan pajak daerah Kabupaten Kudus pada 2021 tercatat melampaui target.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Raka F Pujangga
(kiri-kanan). Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus, HM Hartopo di lokasi kebakaran Pasar Kliwon Kudus, Selasa (16/2/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pendapatan pajak daerah Kabupaten Kudus pada 2021 tercatat melampaui target.

Realisasi pendapatan pajak daerah sampai akhir Desember 2021 tercatat Rp 148,62 miliar dari target sebesar Rp 139,49 miliar.

"Realisasi tersebut mencapai 106,55 persen dari target," ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, Jumat (7/1/2022).

Sementara, untuk pendapatan pajak daerah pada 2020 tercatat mencapai Rp126,28 miliar. Jika pada 2021 realisasi pajak sebesar Rp148,62 miliar, maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp22,34 miliar atau 17,69 persen.

Perbandingan realisasi pendaparan pajak daerah antara 2020 dan 2021, katanya, terdapat kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni di bidang pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dan pajak bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB).

Kemudian untuk realisasi pajak hiburan, parkir, dan pajak sarang burung walet mengalami penurunan.

Kenaikan penerimaan pada beberapa jenis pajak tersebut selain "official assesment" juga karena ada penyesuaian tarif yang disumbang melalui jenis pajak "self assesment". Menuru Eko, hal itu karena hal itu ada pemantauan dan pengawasan intensif.

Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan pajak 2022, pihaknya akan meningkatkan intensitas penagihan pajak daetah dengan memoertimbangkan pemberian insentif perpajakan secara selektif. Selain itu, akan ada penambahan "tapping box" atau alat pemamtau transaksi sebanyak 60 alat dan sistem konfirmasi wajib pajak yang terintegrasi denhan perizinan.

"Kami juga akan melakukan pemutakhiran data pajak daerah," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved