Breaking News:

Berita Semarang

Kejaksaan Ajukan Banding Atas Putusan Kasus Korupsi Dana Retribusi Uji KIR Dishub Kota Semarang

Kasus korupsi penerimaan dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang masih berlanjut.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rival al manaf
Tribun Jateng/rival al manaf
Ilustrasi uji kir 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kasus korupsi penerimaan dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang yang menjerat mantan pegawai Dishub Kota Semarang, Rusti Yuli Andayani, masih berlanjut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang memutuskan mengajukan banding atas putusan pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Semarang selama 6 tahun penjara pad terdakwa Rusti Yuli Andayani.

Padahal, pidana yang dijatuhkan tersebut lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan yang diajukan jaksa Kejari Kota Semarang yaitu hanya 5 tahun penjara.

Baca juga: Update Corona Wonosobo Sabtu 8 Januari 2022: 14,652 Positif Covid, Jateng 626.024

Baca juga: Prediksi Chelsea vs Chesterfield Putaran Ketiga Piala FA, Tuchel Siapkan Rotasi

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Kunci Gitar 11 Januari Gigi

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Semarang, Setyawan Joko Nugroho menjelaskan, alasan pengajuan banding dikarenakan adanya perbedaan pasal yang putuskan oleh hakim.

Sebelumya, ia menuntut terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 64 (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan Pasal 2.

"Pasal 2 dan 3 sebenarnya sama-sama melawan hukum, hanya saja pasal 3 lebih mengarah ke penyalahgunaan wewenang sebagai pegawai negeri," kata Wawan, sapaannya, Sabtu (8/1/2022).

Upaya banding atas perbedaan pasal pidana yang dijatuhkan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

"Sudah kita daftarkan bandingnya. Tinggal nunggu hasilnya," jelasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai A A Putu NGR Rajendra memvonis Rusti Yuli Andayani selaku Bendahara Penerima Pembantu (BPP) Dishub Kota Semarang dengan pidana penjara selama 6 tahun.

Putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 5 tahun penjara. Hakim juga menghukum Rusti dengan denda Rp 400 juta subsider 2 bulan penjara.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved