Breaking News:

Berita Purbalingga

900 Bidang Tanah Belum Bersertifikat, Bupati Tiwi Dukung Selesaikan Pensertifikatan Tanah Pemkab

Bupati Purbalingga mendukung sepenuhnya pensertifikatan tanah milik pemda.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: sujarwo
TRIBUNBANYUMAS/Ist. Pemkab Purbalingga
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima 159 sertifikat tanah milik pemda dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purbalingga di Oproom Graha Adiguna, Senin (10/01/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga mendukung sepenuhnya pensertifikatan tanah milik pemda

Tahun 2021 ini, Pemkab Purbalingga baru bisa menyelesaikan atau mensertifikatkan 159 bidang tanah milik pemerintah.

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima 159 sertifikat tanah milik pemda dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purbalingga di Oproom Graha Adiguna, Senin (10/01/2022).
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima 159 sertifikat tanah milik pemda dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purbalingga di Oproom Graha Adiguna, Senin (10/01/2022). (TRIBUNBANYUMAS/Ist. Pemkab Purbalingga)

Sebanyak 900 bidang belum bersertifikat.

Padahal pensertifikatan tanah milik pemerintah merupakan salah satu dari manajemen asset yang menjadi bagian dari 8 area intervensi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Ada 8 area intervensi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi. 

Delapan area intervensi tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Hal itu disampaikan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima 159 sertifikat tanah milik pemda dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purbalingga di Oproom Graha Adiguna, Senin (10/01/2022).

Ia minta pensertifikatan dapat selesai di tahun 2022 ini. 

Pasalnya pensertifikatan tanah milik pemkab merupakan salah satu program yang digaungkan oleh KPK RI, melalui programnya Monitoring Center for Prevention (MCP). 

Bahkan KPK menginstruksikan manajemen asset daerah berupa pensertifikatan tanah harus dapat selesai di Tahun 2022 ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved