Breaking News:

Taj Yasin Maimoen Yakin Bisa Selesaikan Rekomendasi BPK Jateng Selama 60 Hari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Daniel Ari Purnomo
Humas Pemprov Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (11/1/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, optimis mengeksekusi rekomendasi BPK dapat dirampungkan sebelum 60 hari paska penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai mengikuti penyerahan laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jateng di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Selasa (11/1/2022).

"Kita siap menindaklanjuti, memperbaiki, dan menyerahkan dokumen. Harapannya nanti yang sudah baik akan lebih baik lagi. Insya Allah kami akan komitmen segera menindaklanjuti apa-apa yang sudah direkomendasikan BPK," katanya, dalam keterangannya.

Salah satu rekomendasi yang diserahkan BPK, terkait perbaikan data dalam pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan vaksinasi.

Taj Yasin menjelaskan, selama ini Pemprov Jateng sudah melakukan laporan secara berkala. Selain itu, juga telah dilakukan koordinasi untuk menyingkronkan data dengan pemerintah pusat.

"Terkait data laporan vaksinasi, tidak hanya Jawa Tengah tapi seluruh daerah di Indonesia saat ini perlu disinkronisasi. Apalagi setiap kabupaten capaiannya mintanya 100 persen. Tidak mungkin bisa 100 persen, karena banyak pula warga Jateng yang sudah melakukan vaksin di Jakarta dan provinsi lainnya dan tercatat di sana. Maka kita perbaikannya pada NIK," jelasnya. 

Orang nomor dua di Jateng itu menegaskan, seluruh pejabat wajib merespon rekomendasi dari BPK. Menurutnya, Salah satu indikator akuntabilitas pemerintah adalah berperan aktif menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia berharap ada komunikasi secara positif antara BPK dan entitas yang diperiksa, dalam upaya menyajikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara transparan kepada rakyat. 

"Saya minta, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar tidak sekadar diselesaikan saja, tetapi menjadi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan menjadi lebih baik," pintanya. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved