Berita KPK
KPK Tangkap 11 Orang Termasuk Bupati, OTT di Penajam Paser Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (12/1) sore.
lihat foto
Sepak Terjang AGM
Sebelum tertangkap OTT, Abdul Gafur Mas'ud atau yang akrab disapa AGM beberapa kali disorot publik karena sejumlah kontroversi.
Pada akhir Juni 2021, AGM mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Ia mengatakan tak mau lagi urus pandemi virus corona. Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Penajam Paser Utara ini mengaku akan menarik diri dari tim.
Pernyataan itu AGM sampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/6/2021) di Penajam Paser Utara.
"Mulai hari ini, bulan enam, tahun ini, saya tidak mengurus lagi kasus (virus) corona, mulai dari pengadaan, penanganan dan lain-lain," kata AGM di hadapan para legislator, seperti diberitakan Kompas.com, 1 Juli 2021.
Kala itu, AGM merasa tersudut dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19.
Menurut dia, anggaran penanganan Covid-19 bisa menjadi sumber masalah.
AGM juga menilai payung hukum penanganan Covid-19 tidak tegas, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).
"Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan.
Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," katanya sebagaimana diberitakan Kompas TV, 2 Juli 2021.
Selain itu, pada akhir Agustus 2021, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sepuluh kepala daerah terkait pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah.
Teguran itu salah satunya diberikan ke AGM.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah tahun 2021 yang bersumber dari refocusing delapan persen dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2021, kesepuluh daerah tersebut mendapat catatan khusus. Per 15 Agustus 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat belum merealisasikan anggaran insentif nakes sebesar Rp 20.987.474.581.
Kala itu, Tito pun meminta AGM dan 9 kepala daerah lainnya mempercepat realisasi insentif para nakes.
