Alasan Jokowi Tak Takut Digugat WTO, Presiden Tegaskan RI Secara Bertahap Setop Ekspor Bahan Mentah

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya untuk tidak mengekspor sumber daya mineral seperti timah hingga bauksit dalam bentuk bahan mentah secara bertahap.

Hal itu dia ungkapkan dalam Inception Meeting B20 yang dihadiri oleh negara-negara delegasi G20, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di Jakarta, Kamis (27/1).

"Kami memastikan akan menyuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia, tetapi bukan dalam bentuk bahan mentah, tapi dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi," katanya, di acara tersebut.

Mantan Wali Kota Solo itu menuturkan, aksi tersebut diambil semata-mata untuk memberikan kesempatan kerja kepada warga Indonesia.

Hilirisasi nikel juga mampu meningkatkan surplus neraca perdagangan karena tingginya nilai ekspor.

Menurut dia, hal itu telah terbukti dari program hilirisasi nikel sejak 2015.

"Hilirisasi yang kita lakukan sejak 2015 sudah memberikan dampak tidak hanya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, tapi dalam sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia," ucapnya.

Berdasarkan paparan Jokowi, nilai ekspor RI mencapai 230 miliar dollar AS, satu diantaranya ditopang peningkatan nilai ekspor besi baja.

Ekspor besi baja mencapai 20,9 miliar dollar AS pada 2021, meningkat belasan kali lipat dari 1,1 miliar dollar AS di 2014 sebelum hilirisasi nikel terjadi.

Jokowi memproyeksi, nilai ekspor itu bakal makin membumbung di 2022. "Pada 2022 ini saya kira bisa mencapai 28 miliar dollar AS-30 miliar dollar AS.

"Setelah nikel, kami akan mendorong investasi di sektor bauksit, tembaga, dan timah," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden juga telah menyatakan bakal menghentikan satu per satu ekspor bahan mentah apapun risikonya.

Hal itu disampaikan saat pelepasan ekspor perdana 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bintan, Kepulauan Riau.

"Dengan risiko apapun, satu per satu (ekspor bahan mentah) akan saya setop," kata Jokowi, dalam pernyataannya, Rabu (26/1).

Jokowi tidak menghiraukan negara yang akan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "(Ekspor) bijih nikel setop.

Kita digugat WTO, silakan gugat. Nanti setop ekspor bauksit, setop, mesti ada gugatan, silakan gugat. Enggak apa-apa, kita hadapi," imbuhnya.

Punya alasan

Presiden punya cukup alasan pemerintah memilih menghentikan ekspor sejumlah bahan mentah ke luar negeri tersebut.

Menurutnya, jika tidak segera dihentikan, Indonesia akan menjadi negara pengekspor bahan mentah, di mana hal itu sudah terjadi sejak zaman VOC.

"Kalau enggak, sejak zaman VOC sampai kapanpun, kita akan menjadi pengekspor bahan mentah, bahan mentah, enggak rampung-rampung.

Pala, coklat, semuanya. Rempah-rempah, semuanya. Yang menikmati yang punya nilai tambah, yang menikmati yang punya industri,” terangnya.

Ia menyampaikan, yang paling penting dari hilirisasi industri adalah tidak lagi mengekspor bahan mentah. Jokowi ingin Indonesia mulai segera mengekspor barang-barang jadi atau setengah jadi.

"Saya baru saja dari Muara Enim untuk meletakkan batu pertama pembangunan industuri DME (Dimethyl Ether sebagai hasil gasifikasi batu bara-Red).

Ini juga sama, kita ekspor bahan mentah batu bara, mentahan terus. Padahal yang namanya batu bara itu bisa menjadi metanol, bisa menjadi DME,” tukasnya.

Adapun, pengamat energi Mamit Setiawan menilai, langkah pemerintah menyetop ekspor bahan mentah seperti bauksit dan nikel sudah sangat tepat.

Hal itu sangat penting, di mana sudah saatnya Indonesia menghentikan menjual tanah secara langsung ke pasar global.

“Sudah saatnya kita melalukan hilirisasi terhadap semua sumber daya mineral kita. Hal ini akan memberikan banyak manfaat pasti,” tegasnya.

Ia menjelaskan, multiplier effect akan banyak tercipta dari larangan ekspor bahan mentah.

Pertama, melalui hilirisasi maka akan ada nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.

Hal ini akan memberikan penerimaan negara yang jauh lebih besar dibandingkan dengan raw meterial.

Selain itu, dengan hilirisasi ini akan menghadirkan investasi yang besar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak.

Pastinya akan berdampak pada perekonomian nasional dan juga daerah sekitar, sehingga bisa tumbuh, penerimaan negara dari pajak dan non-pajak akan meningkat.

Kedua, melalui hilirisasi ini semua material yang ditambang bisa dioptimalkan.

Dengan demikian, sumber daya alam bisa diolah secara maksimal di dalam negeri. Berbeda jika raw material, maka negara yang melakukan hilirisasi yang akan menikmati semuanya.

Ketiga, alih teknologi dari investor ke SDM dalam negeri.

“Langkah ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM Indonesia, sehingga ke depan kita bisa menciptakan teknologi hilirisasi yang jauh lebih murah,” tukasnya. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya/Tribun Network/Reynas Abdila)

Baca juga: Resep Sosis Solo Isi Ayam Gurih Nikmat, Cocok Jadi Suguhan dan Camilan

Baca juga: Hotline Semarang : PTM di Kota Semarang Tetap Akan Digelar?

Baca juga: WNA China Ditangkap Polisi Dalam Penggerebekan Pinjol Ilegal di Jakarta, Polisi Ungkap Peranannya

Baca juga: Waspada Hujan Lebat di Bumijawa, Jatinegara, dan Margasari Pada Sore Hari