Berita Blora

Banyak Dugaan Kecurangan Seleksi Perades, Pemkab Blora Akhirnya Bentuk Posko Aduan

Menanggapi dugaan kecurangan proses penjaringan dan pengisian perangkat desa (Perades), Pemerintah Kabupaten (pemkab) Blora buka posko aduan. 

Penulis: ahmad mustakim | Editor: moh anhar

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Menanggapi dugaan kecurangan proses penjaringan dan pengisian perangkat desa (Perades), Pemerintah Kabupaten (pemkab) Blora buka posko aduan. 

Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan beberapa hal terkait tindak lanjut Pemkab dalam penanganan dugaan kecurangan penjaringan dan pengisian Perades.

Bupati mengatakan berdasarkan arahan Gubernur Jawa Tengah kepada pihak yang dirugikan disarankan melakukan laporan ke Ombudsman. 

Baca juga: Lokalisasi Lorong Indah LI Pati Tamat, Hari Ini Batas Waktu Bangunan Dibongkar, Segera Diratakan

Baca juga: Buntut Sidak SMA Tawangmangu, Ganjar: Ini Warning Untuk Semua, Pekerjaan Mesti Dicek!

"Sehingga hari ini kita kirimkan tim dari Pemkab, Asisten Pemerintahan, Dinas PMD, Inspektorat, dan Bagian Hukum untuk ke Semarang koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jateng. Kemudian ke Ombudsman untuk memperoleh kejelasan tentang alur pelaporannya,” ungkap Bupati saat ditemui di kantornya, Senin (31/1/2022). 

Bupati menerangkan di Ombudsman nanti akan diberikan mekanisme atau tata cara pengaduan sesuai SOP yang ada. 

"Kita himbau agar semuanya bisa memberikan pendampingan dan menemani pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Akan kami tampung untuk ditindaklanjuti, tentunya dengan bukti bukti yang kuat,” terang Bupati.

Bupati meminta Dinas PMD menyiapkan layanan aduan khusus terkait hal tersebut setelah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jateng dan Ombudsman. 

“Kita akan bentuk ruang pengaduan, kanal pengaduan yang akan ditempatkan di Dinas PMD. Yang merasa dirugikan nanti langsung bisa melaporkan tentunya disertai dengan bukti-bukti yang ada," jelasnya. 

Dari pengaduan ini akan langsung diterjunkan tim investigasi untuk meneliti dan mengecek terkait aduan tersebut. 

“Pelapor bisa datang ke Dinas PMD dan akan dijamin kerahasiaan identitas pelapornya. Tentunya dengan disertai bukti-bukti permulaan yang cukup,” ucap Bupati.

Terkait sudah adanya pelantikan perades di sejumlah Desa, Bupati menegaskan dipersilahkan laporan resmi ke layanan aduan yang akan dibuat dengan menyertakan bukti-bukti yang dimiliki jika ada yang merasa dirugikan. 

Baca juga: Petani Singkong Banjarnegara Ajur-ajuran, Tanam Singkong Setahun Cuma Untung 100 Rupiah

Baca juga: Lokalisasi Lorok Indah Pati Tinggal Kenangan, Penghuninya Sudah Pergi

“Pelaporan masih bisa dilakukan setelah pelantikan," tegasnya. 

Bupati menambahkan jika masih ada pihak yang merasa dirugikan dan masih ada laporan resmi bagi desa yang belum melaksanakan pelantikan Perades, untuk ditunda terlebih dahulu. 

"Ditunda dulu sambil menunggu proses investigasi. Hari ini juga kita kumpulkan para Camat agar bisa melaksanakan ini,” pungkasnya. (*) 

 

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE :

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved